MONIKA PERMATA PRAHESTHI, 031211132103 (2016) PENERAPAN PRINSIP MOST FAVOURED NATION DALAM PERJANJIAN BILATERAL INVESTMENT TREATY (BIT). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2016-prahesthim-40318-7abstrak.pdf Download (60kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH. 58-16 Pra p.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB) | Request a copy

Abstract

Klausa MFN dalam Bilateral Investment Treaty (BIT) merupakan treatybased obligation yaitu kewajiban yang biasa dan bukan prinsip hukum internasional yang berlaku terhadap negara sebagai kewajiban hukum umum dari perjanjian tertentu. Klausa MFN dalam BIT diberikan atas dasar negosiasi para pihak. Dengan adanya klausa MFN tersebut, negara anggota BIT basic treaty melakukan treaty shopping untuk mendapatkan keuntungan dan fasilitas dari perjanjian BIT negara anggota tersebut dengan negara lain (third state BIT) dengan cara melakukan interpretasi terhadap klausa MFN jika klausa MFN terlalu luas pengaturannya. Interpretasi yang dilakukan melalui penerapan prinsip ejusdem generis dan res inter alios acta. Sedangkan terhadap negara yang bukan anggota BIT, mendapatkan perlakuan MFN berdasarkan hukum investasi internasional yang mencakup customary international law, hukum nasional, dan hukum kontrak. MFN merupakan customary international law yang pengaturannya terdapat dalam World Trade Organization dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Negara yang telah meratifikasi WTO dan GATT harus menerapkan aturan dan prinsip dalam WTO dan GATT tersebut ke dalam hukum nasional. Indonesia telah meratifikasi WTO dan GATT ke dalam aturan hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, sehingga prinsip MFN diterapkan pada negara yang bukan anggota BIT.

Actions (login required)

View Item