YUDI INDARTA PUTRA P, 030810084 (2013) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI TERKAIT DENGAN MINUMAN KERAS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (255kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (682kB) | Request a copy

Abstract

Minuman beralkohol/minuman keras berpotensi menjadi penyebab terjadinya kriminalitas dan mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sehingga diperlukan upaya mengawasi peredaran minuman keras di masyarakat. Dari latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah antara lain ; Ketentuan apa saja yang dapat diterapkan pada tindak pidana di bidang cukai terkait dengan minuman keras, Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana cukai terkait minuman keras. Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan konseptual diperoleh analisis berupa, pengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia pengaturan tindak pidana minuman keras dalam ; KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Perpu No 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan ,Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Keputusan Menkes Nomor : 282/Menkes/Sk/II/1998, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyeludupan berlaku terhadap si pelaku sendiri baik orang perorangan maupun badan hukum. Bahkan bagi pelaku yang merupakan pihak pejabat duberlakukan pemberatan pidana tambahan sepertiga dari ketentuan undang-undang No. 17 Tahun 2006 diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1995, terutama ketentuan mengenai tindak pidana penyeludupan.

Actions (login required)

View Item