ADELLIA FAUZIA RIZQY, 031011100 (2014) KEWENANGAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELAKSANAAN IZIN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (293kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Peranan BANI di Indonesia sebagai Lembaga penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang menangani sengketa di bidang pertambangan mineral dan batubara memiliki karakteristik tertentu yang merupakan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa pelaksanaan izin pertambangan mineral dan batubara tersebut. Dengan berubahnya rezim kontrak menjadi rezim perizinan ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terdapat karakteristik tertentu untuk mengetahui sengketa pelaksanaan izin tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan BANI. Bahwa ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba yang diatur pada Pasal 154 menimbulkan multitafsir dan berakibat ketidakpastian hukum. UU Minerba perlu diperjelas dan dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan perundang-undangan penanaman modal dan arbitrase Indonesia, baik mengenai substansi maupun rumusannya.

Actions (login required)

View Item