BAGUS TEGUH SANTOSO, 030911233 (2013) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAGIH HUTANG DALAM EKSEKUSI PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR KREDIT BERMASALAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (292kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (841kB) | Request a copy

Abstract

Eksekusi Penarikan kendaraan bermotor oleh kreditor ketika terjadi kredit bermasalah merupakan hak kreditor, akan tetapi prosedur dan mekanisme hukum haruslah dilalui secara sistematis dan prosedural. Dalam perjanjian pembiayaan, perusahaan pembiayaan selaku korporasi tunduk pada hukum jaminan yaitu dengan mendaftarkan agunan dalam setiap transaksi pembiayaan, dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang telah teregister di Departemen Hukum dan Ham. Untuk kemudian sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekusi setara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ditengah pelunasan hutang debitor, ternyata diketahui debitor melakukan wanprestasi. Sehingga eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan memiliki dasar hukum yang kuat dan sah. Hal tersebut berlaku juga sebaliknya, apabila eksekusi penarikan kendaraan bermotor dalam status kredit bermasalah tersebut dilakukan dengan tidak menyertakan sertifikat jaminan fidusia, dilakukan dengan cara-cara kekerasan, semena-mena dan melanggar hukum. Eksekusi Penarikan dimaksud berimplikasi pada tindak pidana, oleh karena itu bagi para pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Actions (login required)

View Item