M . Hadi Shubhan (2022) Karakteristik Hukum Kepailitan Indonesia Dan Perkembangannya Sebagai Instrumen Hukum Recovery Pembayaran Utang Debitor. Other. Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)

Text KKB KK-2 PG.04-23 Mha k.pdf Download (3MB)

Abstract

Dalam praktik di pengadilan terdapat beberapa putusan kepailitan yang merupakan tindak lanjut untuk mempercepat eksekusi putusan pengadilan. Putusan tersebutantara lain, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus/ Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak Jawa Barat terhadap PT Qurnia Subur Alama Raya (QSAR) dan HM. Ramli Araby, SE selaku pribadi dan selaku direktur. Kejaksaan mengajukan kepailitan terhadap PT QSAR dan Ramli Arabi karena dalam putusan pengadilan pidana Nomor salah satu amarnya memerintahkan menarik semua asset PT. QSAR tersebut yang selanjutnya akan dibayarkan atau dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan kedudukannya. Demikian pula dalam Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/ PN. Niaga.Smg, pemohon yang terdiri dari beberapa pekerja perusahaan mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan yaitu PT Setiaji Mandiri, karena perusahaan tidak membayar secara sukarela sebagian sejumlah uang pesangon yang telah dituangkan dalam PB (Perjanjian Bersama) dan didaftarkan ke PHI.

Actions (login required)

View Item