ATIK DWI PRAMESWARI, 0310111338 (2013) PERLINDUNGAN HAK PEKERJA/BURUH UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (561kB) | Request a copy

Abstract

ekerja/buruh Pekerja/buruh juga mempunyai status kewarganegaraan yang mana mereka berhak diperlakukan sama kedudukannya di depan hukum tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Bila pekerja/buruh telah memenuhi syarat untuk bisa mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut sesuai pengaturan yang ada dalam Pasal 16 PP Nomor 6 Tahun 2005 Bila pekerja/buruh tersebut sudah memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal tersebut, maka pekerja/buruh berhak untuk mengikuti pemilukada karena mempunyai hak pilih yang dilindungi oleh Undang-Undang. Sehingga pekerja/buruh tidak wajib untuk masuk kerja pada hari pelaksanaan pemilukada. Dicantumkan di dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwasanya pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari libur resmi. Sehingga buruh tersebut boleh tidak masuk kerja ketika Pemilihan Umum Kepala daerah tersebut berlangsung dan menggunakan hak pilihnya pada hari itu juga. Tetapi bila buruh tersebut lebih memilih untuk bekerja maka pengusaha wajib membayar upah kerja lembur kepada pekerja/buruh yang tetap bekerja. Hal ini diatur didalam Pasal 85 ayat (3). Jadi bisa kita tarik suatu kesimpulan bahwa hak pilih pekerja/buruh tersebut boleh digunakan atau tidak. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum dengan demikian proses bagi pelaksanaan untuk mewujudkan kedaulatan yang ada ditangan rakyat itu sendiri haruslah diatur melalui mekanisme hukum, selama tidak ada aturan per Undang-undangan yang mengatur bahwa hak untuk tidak memilih dalam pemilu dilarang maka selama itu pula keikutsertaan pemilih dalam pemilu harus diartikan sebagai hak yang mutlak, hak tersebut mencakup hak untuk ikut memilih maupun hak untuk tidak ikut memilih dalam pemilu sebagai suatu keyakinan politik masing-masing warga negara.35

Actions (login required)

View Item