UMI KULSUM, 031011012 (2014) KEWAJIBAN PELAPORAN OLEH PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (165kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (912kB) | Request a copy

Abstract

Kewajiban pelaporan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam Penyedia barang dan/atau jasa diatur dalam Pasal 27Undangundang Nomor 8 tahun 2010. Dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 kewajiban pelaporan wajib dilaksanakan oleh Penyedia barang dan/atau jasa bertransaksi dengan pengguna jasa yang nilai transaksi keuangannya paling sedikit atau setara Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bentuk Kewajiban Pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa yakni dengan melaporkan transaksi dengan pengguna jasa yang bernilai paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 4.1.2 Sanksi pidana maupun denda dapat diterapkan kepadaPenyedia barang dan/atau jasa yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK, hal ini sebagaimana diatir dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain Sanksi pidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010Penyedia barang dan/atau jasa juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak melakukan kewajiban pelaporan.

Actions (login required)

View Item