Kunti Kalma Syita, 031011169 (2014) PENERAPAN PRINSIP PEMBUKTIAN HUKUM PERDATA FORMIL DALAM ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (156kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Prinsip umum pembuktian memegang peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa perkara perdata baik yang dilakukan melalui litigasi maupun arbitrase, prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai acuan dalam proses pembuktian yang bertujuan untuk merekonstruksi kejadian pada masa lalu sebagai suatu kebenaran. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum civil law, sehingga prinsip umum pembuktian perkara perdata yang berlaku adalah prinsip-prinsip pembuktian yang ada dalam sistem hukum civil law. Untuk mengetahui mengenai prinsip pembuktian yang berlaku dalam arbitrase, maka perlu merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999), dimana undang-undang tersebut berposisi sebagai lex arbitri di Indonesia. Arbitrase merupakan bagian dari hukum perdata formil, sehingga prinsip pembuktian yang berlaku pada dasarnya sama dengan prinsip pembuktian yang berlaku dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi. Namun pada kenyataannya, ketentuan dalam UU No. 30/1999 menunjukkan bahwa prinsip pembuktian yang berlaku dalam arbitrase tidak sepenuhnya sama dengan prinsip pembuktian yang berlaku dalam proses litigasi, bahkan terdapat prinsip yang justru lebih umum diterapkan dalam sistem hukum common law. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengetahui prinsip pembuktian yang berlaku dalam arbitrase berdasarkan UU No. 30/1999, serta untuk menganalisa adanya permasalahan yang berpotensi untuk terjadi dalam prakteknya

Actions (login required)

View Item