REDI RAMADHAN, 031011170 (2014) KARAKTERISTIK ESSENTIAL FACILITIES DOCTRINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA di INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-ramadhanre-33714-6.abstr-k.pdf Download (55kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-ramadhanre-33714-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB) | Request a copy

Abstract

Essential Facilities Doctrine atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan doktrin fasilitas penting adalah doktrin hukum yang menggambarkan jenis tertentu klaim monopoli dibuat di bawah hukum persaingan. Yakni dapat digambarkan bahwa suatu pelaku usaha yang memiliki akses fasilitas penting menutup akses bagi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting tersebut. Konsep dari essential facilities doctrine adalah pelaku usaha yang menguasai fasilitas penting mempunyai kewajiban untuk membuka kesempatan bagi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting tersebut. Kemudian dalam perkembangannya terdapat beberapa kasus mengenai essential facilities doctrine, salah satunya terdapat dalam putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2004 Pemblokiran terhadap SLI yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia. Essential Facilities Doctrine dalam kasus ini tampak jelas pada isi perjanjian KD Warung Telkom. Intinya dari perjanjian tersebut adalah bahwa Warung Telkom hanya dapat menggunakan jasa milik PT. Telekomunikasi Indonesia. Bila Warung Telkom menggunakan jasa milik perusahaan lain yakni PT. Indosat maka akan dilakukan pemutusan secara sepihak dari pihak PT. Telekomunikasi Indonesia selaku pemilik jaringan tetap lokal di Indonesia yang merupakan fasilitas penting bagi tiap penyelenggara komunikasi yang tidak dapat di duplikat. Hal ini mengakibatkan pengelola Wartel tidak mempunyai pilihan dan menjadi penghambat bagi PT. Indosat untuk mengadakan kegiatan atau penyediaan jasa telpon di jaringan tetap. Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk memahami dan menganalisa essential facilities doctrine dan bagaimanakah dapat dikatakan essential facilities doctrine dalam suatu kasus yang telah terjadi di Indonesia.

Actions (login required)

View Item