CHANTIKA PUTRI, 030911031 (2013) PERLINDUNGAN BURUH OUTSORCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 27/PUU-IX/2011. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-putrichant-33755-5.abstr-k.pdf Download (51kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-putrichant-33755-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemenuhan kesejahteraan Warga Negara merupakan faktor penting dalam pembangunan ketenagakerjaan. Karena didasari adanya kenyataan bahwa tidak terpenuhinya hak pekerja outsorcing yang seharusanya mereka dapatkan. Maka dari itu dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 kepada Mahkamah Konstitusi khususnya pasal 59, pasal 64, pasal 65 dan pasal 66 yang dianggap inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian atas pasal pasal yang diajukan yaitu pasal 65 ayat (7) dan 66 ayat (2) b yang memuat tentang Perjanjian Kerja Waktu Tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada adanya perubahan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan terutama terkait pasal Perjanjian Kerja Waktu Tetap yang dapat berlaku hanya jika menyertakan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja yang objeknya tetap. Dalam implementasinya pun putusan ini masih menemui banyak kekurangan baik dari segi pengaturan,para pihak yang terkaityang belum menjalankan putusan ini.

Actions (login required)

View Item