HANDY SEBASTIAN HASAN, 030911200 (2013) TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA (RECEIVING STATE) DALAM PERLINDUNGAN PERWAKILAN NEGARA PENGIRIM (STUDI KASUS TERBUNUHNYA DIPLOMAT AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI, LIBYA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-hasanhandy-33841-5.abstr-i.pdf Download (62kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-hasanhandy-33841-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB) | Request a copy

Abstract

Kebutuhan negara-negara untuk melakukan interaksi dengan negara lain merupakan kebutuhan yang telah ada sejak dahulu dan meningkat seiring dengan semakin berkembangnya negara sebagai bagian dari masyarakat internasional. Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain menjadi hal yang sangat penting dalam masyarakat internasional karena menjadi bukti atas kemampuan suatu negara dalam melaksanakan hubungan kerjasama negara dengan negara lain, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi Monte Video 1933 huruf d bahwa negara sebagai suatu pribadi hukum internasional memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Mengingat semakin meningkatnya perwakilan diplomatik antar negara maka perlindungan dari negara penerima merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan mengingat perwakilan diplomatik asing dalam menjalankan misi-misi harus mendapatkan keluasan dalam menjalankan tugasnya. Negara penerima bukan saja mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung perwakilan asing tetapi juga keadaan yang berada di luar gedung juga harus diamankan, dalam hal lingkungan sekitar gedung perwakilan asing negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna mencegah adanya gangguan atau kerusuhan seperti yang tercantum dalam pasal 22 Konvensi Wina 1961 dan pasal 31 Konvensi wina 1963.

Actions (login required)

View Item