ANDRI NOVIAWANTONO, 030911176 (2013) PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-noviawanto-33844-4.abstr-k.pdf Download (128kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-noviawanto-33844-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (659kB) | Request a copy

Abstract

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan dapat bekerjasama dengan pihak swasta dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak yang memiliki hak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek dalam pengadaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang bersifat umum atau publik. Pelaksanaan pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, tetapi dapat bekerjasama dengan pihak Swasta dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pembangunan fasilitas-fasilitas publik yang pelaksaannya dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak swasta dapat bertujuan untuk mencari keuntungan atau berprinsip profit oriented ataupun bertujuan tidak mencari keuntungan atau berprinsip non-profit oriented. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menggantikan pengaturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan terdapat suatu kepastian hukum di dalamnya agar dapat mencapai tujuan dari pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu sendiri yaitu kesejateraan masyarakat Indonesia.

Actions (login required)

View Item