MOCHAMAD MUCHLIS, 031011246 (2014) KEDUDUKAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL ONLINE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-muchlismoc-33847-4.abstr-k.pdf Download (251kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-muchlismoc-33847-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (965kB) | Request a copy

Abstract

Kemajuan teknologi pada era global ini telah berkembang secara pesat, khususnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hidup manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya. Bahkan dapat dikatakan masyarakat di era modern tidak dapat dilepaskan dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, khususnya internet atau yang disebut juga dengan dunia maya. Esensinya berawal dari kebutuhan masyarakat modern dalam meningkatkan kualitas hidupnya, dan dalam meningkatkan kualitas hidup tersebut, masyarakat di era modern ini membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Dengan hadirnya internet atau yang dapat disebut dengan dunia maya maka bermunculan juga situs-situs media sosial di dunia maya yang mempermudah dalam bertukar informasi. Kemudahan ini membuat timbulnya tindak pidana pencemaran nama baik melalui situs media sosial online. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini meliputi pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui situs media sosial online, dan kedudukan alat bukti digital dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui situs media sosial online. Pengaturan yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui situs media sosial online adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata mendistribusikan atau mentransmisikan kalimat-kalimat yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan alat bukti digital yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perluasan alat bukti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Masalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui situs media sosial online yang merupakan bagian dari cybercrime tidak dapat dibebankan kepada pemerintah, namun masyarakat juga harus berperan aktif agar masalah mengenai cybercrime ini dapat ditanggulangi.

Actions (login required)

View Item