Adiolvi Septiano Priyambodo, 030810088 (2014) PENYALAHGUNAAN AKSES MEDIA INTERNET TERKAIT KEBERADAAN SITUS PORNO DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2015-priyambodo-36889-5.abstr-i.pdf Download (190kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2015-priyambodo-36889-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Globalisasi teknologi informasi yang telah mengubah dunia dalam era cyber dengan munculnya sarana layanan internet, yang dengan kemunculannya tersebut telah menciptakan suatu bentuk “dunia” baru yang dikenal dengan cyberspace. Yang mana dengan bentuk dunia virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai bentuk harapan dan kemudahan. Akan tetapi timbul persoalan didalamnya yang dinamakan dengan cybercrime. Dimana kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah (borderless), serta waktu, hal ini dikarenakan korban dan pelaku sering berada dalam wilayah negara berbeda satu sama lainnya. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan juga menganalisa pengaturan mengenai kejahatan pornografi dalam internet (cyberporn) dalam hukum positif yang ada di Indonesia sebagai suatu bentuk kejahatan mayantara. Dan melakukan penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) yang diharapkan akan dapat mendeskripsikan secara jelas sebagaimana yang telah berlaku dalam hukum positif di Indonesia apakah sudah cukup memadai untuk dapat menangani dan menanggulangi kejahatan pornografi dunia internet (cyberporn). Penelitian ini membahas permasalahan utama mengenai bentuk kebijakan dan penanggulangan kejahatan pornografi dalam dunia internet (criminal policy) yang dapat diterapkan terhadap permasalahan yang diangkat. Dengan metode yang digunakan dalam penulisan ini, maka berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen baik primer maupun sekunder serta bahan hukum tertier. Dapat diambil suatu kesimpulah bahwa penanggulangan kejahatan pornografi dalam internet melalui criminal policy seharusnya dapat dilakukan secara optimal dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang notabene merupakan produk hukum baru yang secara khusus dirancang untuk menangani dan menanggulangi kejahatan pornografi dalam internet. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai pornografi yang dalam internet (cyberporn) terdapat dalam Pasal 281-283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dalam pengaplikasiannya masih belum dapat optimal, bahkan cenderung kurang memadai apabila harus dikaitkan dengan perkembangan pornografi dalam internet (cybberporn) yang makin berkembang saat ini. Diantaranya dengan belum ada pembatasan yang jelas mengenai batasan-batasan pornografi yang tidak jelas, pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan tententu baik secara represif maupun preventif, kesukaran untuk menentukan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang dikategorikan dalam kejahatan pornografi, serta pennegakan hukum yang masih belum konsisten dalam hal kejahatan pornografi dalam dunia internet.

Actions (login required)

View Item