P. MAHENDRA BOGODATTA, 030610019 (2010) HAK TRANSFER BAGI PENANAM MODAL ASING. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-bogodattap-17905-abstrakf-h.pdf Download (524kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-bogodattap-14951-fh14910-h.pdf Restricted to Registered users only Download (725kB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penanam modal asing menanamkan modalnya di Indonesia adalah untuk memperluas pasar, untuk menekan biaya produksi, yang semua alasan tersebut sebernanya tujuannya satu yaitu untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari modal yang telah ia tanamkan. Keuntungan tersebut nantinya akan dinikmati di negaranya sendiri. Dengan adanya pemberian insentif Pemerintah kepada penanam modal asing berupa hak transfer atas hasil penjualan aset, kepentingan penanam modal asing tersebut akan terakomodir, sehingga pemberian insentif tersebut dapat menarik penanam modal asing menanamkan modalnya ke Indonesia. Namun dengan adanya aturan lalu lintas devisa, seolah-olah banyak hambatan dalam pelaksanaan hak transfer. Sehingga ada indikasi bahwa hak transfer yang diberikan oleh UU No 25/2007 tidak dapat dilaksanakan secara bebas dan penuh. Adanya Hambatan pelaksanaan hak transfer akibat kewajiban perusahaan untuk melaporkan transaksi yang mempengaruhi AFLN dan/atau KFLN, Posisi AFLN dan/atau KFLN per akhir periode laporan, dan juga adanya ketentuan batasan penukaran nilai valuta asing dalam melakukan pembelian dan penjualan valuta asing oleh bank. Ketentuan ini memberikan batasan pula terhadap para nasabah dalam penukaran rupiah menjadi valuta asing, sehingga hal ini secara tidak langsung menyebabkan pelaksanaan hak transfer setiap bulannya terbatas atau dibatasi jumlah nominalnya, pembatasan ini salah satu hambatan dalam pelaksanaan hak transfer, ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga Skripsi Hak transfer bagi ... P. Mahendra Bogodatta walaupun ada aturan yang memperbolehkan pembelian valuta asing melebihi batas dengan cara memberikan dokumen underlying. Namun hal ini tetap menghambat pelaksanaan hak transfer, karena tidak ada aturan khusus mengenai dokumen underlying, sehingga standart alasan dalam dokumen underlying penilaiannya berbeda-beda antar bank. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak transfer. Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam pelaksanaan hak transfer adalah sebagai pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal; penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan penanaman modal; pelaksana tugas sesuai dengan kebijakan serta . Tetapi dalam praktek pelaksanaan hak transfer BKPM tidak mampu berperan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, karena BKPM tidak pernah mengeluarkan kebijakan apapun mengenai hak transfer.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 149/10 Bog h
Uncontrolled Keywords:	INVESTMENTS, FOREIGN
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4538 Foreign investments K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1112-1116 Investments
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM P. MAHENDRA BOGODATTA, 030610019 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited:	11 Apr 2011 12:00
Last Modified:	24 Oct 2016 19:54
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12769
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item