Abdul Wahab, 030211454U (2008) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN JASA TELEKOMUNIKASI SELULER GSM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-wahababdul-9307-fh93_08.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-wahababdul-8182-fh93_08.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Berlangganan jasa telekomunikasi seluler GSM Telkomsel dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, karena ada aturannya. Sehingga menimbulkan hubungan para pihak yang dituangkan di dalam kontrak berlangganan jasa telekomunikasi seluler GSM Telkomsel. Oleh karena itu isi kontrak dibuat secara sepihak oleh perusahaan telekomunikasi (Telkomsel) yang kebanyakan isinya merugikan konsumen, hal tersebut menciptakan kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dengan perusahaan telekomunikasi. Kedudukan konsumen lebih lemah daripada perusahaan telekomunikasi. Jadi isi perjanjian dalam kontrak berlangganar. jasa telekomunikasi seluler GSM Telkomsel tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen Dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum bagi konnsumen selaku pemakai jasa telekomunikasi. Bahwa pengaduan oleh konsumen atas penggunaan jasa telekomunikasi adalah yang lemah dalam kontrak berlangganan telepon genggam tersebut. Sehingga perlu perlindungan hukum bagi konsumen yang beritikad baik pada saat pelaksanaan kontrak melalui sarana/ tempat pengaduan, pelaksanaan kontrak melalui sarana/ tempat pengaduan yang wajib disediakan oleh perusahaan telekomunikasi. Cara penyelesaian pengaduan sebagai akibat pelayanan jasa telekomunikasi yang kurang memuaskan adalah kekeluargaan/ musyawarah/ perdamaian. Oleh karana perlindungan hukum bagi konsumen dalam kontrak berlangganan telepon genggam kurang dimana perusahaan telekomunikasi lebih mengutamakan hak-haknya daripada kewajibannya, maka peraturan perundang-undangan secara umum mengenai perjanjian/ kontrak dan pelayanan jasa telekomunikasi juga diberlakukan dalam pelaksanaan kontrak sebagai wujud perlindungan hukum. Antara lain pelanggan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai akibat penggunaan jasa telekomunikasi, konsumen dapat menyelesaikan perselisihan karena perbedaan penafsiran kontrak, serta dapat meminta rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item