Martanio Wahabi, 030415953 (2008) TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA DI MEDIA INTERNET SERTA PENGATURANNYA DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-wahabimart-9436-abstrak-8.pdf Download (416kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 12778.pdf Restricted to Registered users only Download (658kB) | Request a copy

Abstract

Sejak dimulainya era telematika yang berbasis internet, masalah perlindungan hukum terhadap hak cipta benda karya cipta yang berada di dunia siber dinilai masih lemah. Kelemahan perlindungan hukum terletak pada hak eksklusif benda-benda karya cipta dalam bentuk file digital tanpa terlebih dahulu melalui prosedur lisensi dari pencipta maupun pemegang hak cipta atas file digital karya cipta tersebut. Sebab lain yang mendorong tingginya angka pelanggaran hak eksklusif untuk memperbanyak dan mempublikasikan suatu benda karya cipta ini adalah belum adanya perangkat perundang-undangan yang khusus mengatur ikhwal pemanfaatan internet dan fasilitas-fasilitasnya, khususnya terkait benda karya cipta dan hak eksklusifnya di internet berbentuk file digital tanpa terlebih dahulu melalui prosedur lisensi dari pencipta maupun pemegang hak cipta atas file digital karya cipta tersebut. Sebab lain yang mendorong tingginya angka pelanggaran hak eksklusif untuk memperbanyak dan mempublikasikan suatu benda karya cipta ini adalah belum adanya perangkat perundang-undangan yang khusus mengatur ikhwal pemanfaatan internet dan fasilitas-fasilitasnya, khususnya terkait benda karya cipta dan hak eksklusifnya di internet yang disalahgunakan untuk software piracy, film piracy, music piracy, website interface dan photografy and picture piracy oleh pelaku atau warez trader dengan modus operandi yang jauh lebih rumit dan canggih untuk diungkap oleh aparat penegak hukum baik Polri maupun Pejabat Pegawai Negen Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal HAKI, tindak pidana ini dapat dikatakan sebagai transnasional crime, karena kejahatan ini dapat dilakukan dimanapun diseturuh penjuru dunia dan berakibat kerugian yang tidak sedikit akan dialami oleh suatu Negara tertentu, meskipun sifat tindak pidana hak cipta masuk kategori delik biasa. Ketentuan pidana yang paling tepat untuk digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana hak cipta di media internet adalah ketentuan yang telah diatur pada pasal 72 ayat (1) dan 72 ayat (2) UUHC. Hal ini tidak lepas dari sasaran tindak pidana hak cipta di media internet yang cenderung menyerang hak eksklusif suatu benda karya cipta yang telah dimuat secara digitally online oleh provider internet yang dapat merugikan Negara, pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut. Namun hal ini tidaklah mutlak dapat digunakan untuk menanggulangi semua jenis dan modus operandi tindak pidana pelanggaran hak cipta yang setiap harinya berubah semakin rumit dan canggih, maka tepat apabila kejahatan ini dapat dikatakan sebagai white collar crime yang hanya dapat dilakukan oleh pelaku yang berintelektual tinggi dibidang penyalahgunaan internet untuk menyerang hak cipta atau abuse of copy right. Sehingga dengan situasi yang mendesak seperti sekarang ini, yang membuat Indonesia tidak memiliki kredibilitas dalam hal perlindungan hak cipta di media internet di mata dunia internasional, maka sambil menunggu diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang pemanfaatan dan penyalahgunaan internet oleh pemerintah, UUHC dapat dimaksimalkan pemanfaatannya untuk mengakomodasi penindakan secara tegas terhadap tindak pidana hak cipta di media internet sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) dan pasal 72 ayat (2) jo pasal 1 ayat (1) jo pasal 2 ayat (1) UUHC beserta penjelasannya untuk memberikan efek jera atau ultimum remidium bagi pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta di media internet.

Actions (login required)

View Item