Andine Natalia, 030416125 (2008) KONTRAK KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-nataliaand-9579-abstrak-8.pdf Download (355kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 12779.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Seperti halnya pembuatan kontrak pada umumnya, pembuatan Kontrak Kerjasama Penyediaan Infrastruktur juga harus memenuhi ketentuan mengenai syarat sah kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 BW. Hanya saja, karena Kontrak Kerjasama Penyediaan Infrastruktur ini merupakan Kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Badan Usaha, maka syarat kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 BW adalah kewenangan para pihak, baik Pemerintah maupun Badan Usaha dalam penyusunan perjanjian kerjasama dan penandatangan kontrak. Walaupun sudah terdapat azas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 BW, tetapi dalam pembuatan kontrak para. pihak tetap harus tunduk terhadap ketentuan Pasal 1320 BW. Tidak hanya syarat sah kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 saja yang harus dipenuhi dalam pembuatan Kontrak Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, melainkan juga prosedur pemilihan Badan Usaha harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha dalam Rangka Perjanjian Kerjasama. Kontrak Kerjasama penyediaan infrastruktur yang termasuk kontrak tidak bernama karena pengaturannya tidak terdapat dalam BW, merupakan kontrak bisnis dimana para pihak secara bersama-sama melaksanakan kegiatan dengan tujuan utama adalah mencari keuntungan. Klausula-klausula dalam kontrak kerjasama lebih banyak dipengaruhi oleh azas kebebasan berkontrak dalam pembuatannya, sehingga para pihak dapat menentukan ketentuan-ketentuan apa saja yang akan dimuat dalam kontrak dimana masing-masing pihak mendapatkan keuntungan tanpa merugikan salah pihak yang lain. Perwujudan azas kebebasan berkontrak tidak hanya ada pada penentuan klausula-klausula yang akan dimuat dalam kontrak, melainkan juga mengenai jenis kontrak yang akan digunakan mengingat banyaknya jenis kontrak kerjasama penyediaan infrastruktur yang dapat digunakan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 101/08 Nat k
Uncontrolled Keywords:	INFRASTRUCTURE, AGREEMENT CONTRACT
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Andine Natalia, 030416125 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Y. Sogar Simamora, Dr.., SH., M. Hum UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited:	22 Dec 2008 12:00
Last Modified:	07 Jun 2017 18:44
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12779
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item