Rescy Andrianingtyas, 030416022 (2008) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN FORMALIN SEBAGAI BAHAN PENGAWET PASTA GIGI (Kajian Produk Pasta Gigi Pepsodent Dan Formula). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-andrianing-9958-abstrak-p.pdf Download (325kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-andrianing-8331-fh1790-p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

a. Penggunaan formalin sebagai bahan pengawet pasta gigi dapat membahayakan kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan formalin merupakan larutan formaldehid dan formaldehid tersebut digolongkan dalam bahan berbahaya karena bersifat toksik (beracun) dan karsinogenik (menyebabkan kanker). Selain itu, penggunaan formalin dalam pasta gigi dapat menyebabkan gigi akan mengalami proses korosif dan lama-kelamaan membuat gigi keropos. Mengingat dari banyaknya bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan formalin sebagai bahan pengawet maka dapat mengganggu tingkat keamanan, kenyamanan dan kesehatan konsumen. Hal ini berarti terdapat pelanggaran terhadap hak konsumen seperti yang tertuang dalam pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa "konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa". b. Dengan tidak adanya informasi mengenai kadar/ukuran formalin dalam label pasta gigi maka pelaku usaha telah melanggar pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 dan dikuatkan dalam pasal 8 ayat 1 huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 , dengan adanya pelanggaran terhadap pasal tersebut maka pelaku usaha dapat diberikan sanksi untuk tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran (pasal 8 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999). Serta dapat diberikan sanksi pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999. Tidak memadainya atau jelasnya informasi mengenai komposisi bahan dalam label pasta gigi tersebut juga melanggar pasal 23 ayat 1 Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dalam label. Adanya pelanggaran dalam Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini dapat diberikan sanksi administrasi yang berupa: - peringatan tertulis; - penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan; - pemusnahan kosmetik; - penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik; selain diberikan sanksi administratif adanya pelanggaran tersebut dapat diberikan pula sanksi pidana. Hal ini tertuang dalam pasal 39 Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

Actions (login required)

View Item