Dony Joko Setiawan, 039970502 (2009) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN DIRATIFIKASINYA KONVENSI HAK ANAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-setiawando-9959-abstrak-p.pdf Download (319kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-setiawando-8332-fh2770-p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

1.Pasal 96 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya dapat didayagunakan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi pekerja anak, karena adanya beberapa faktor baik internal maupun ekstemal yaitu : a.Faktor Internal : belum semua pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 itu dapat efektif diberlakukan karena terkendala oleh belum adanya peraturan pelaksanaan yang mutlak di perlukan sebagai upaya penegakan hukum dalam masyarakat. b.Faktor Eksternal : budaya masyarakat belum mencerminkan adanya kesadaran untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak, yang dapat ditengarai melalui perilaku yang eksploitatif terhadap pekerja anak. Komunitas pekerja anak, apapun bentuknya harus diakui bahwa itu memang ada. Hal ini dimungkinkan pula dengan pencantuman Pasal 96 yang "permissive" terhadap pekerja anak; walaupun telah ada dukungan perangkat hukum dalam bentuk juklak MENDAGRI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak. Akan tetapi keberadaan pekerja anak itu memang terpaksa akibat ketidakberdayaan ekonomi keluarga untuk memenuhi hak-hak anak secara wajar. Dalam perspektif hak-hak anak, legalitas pekerja anak masih ada kemungkinan dapat diakomodasi sejauh peran sosialnya sebagai pekerja anak itu tidak mengurangi hak-haknya yang asasi sebagai anak; terutama dalam hal pemerolehan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan serta proses tumbuh kembang yang layak bagi kemanusiaan. 2.Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial maupun intelektualnya sehingga perlu adanya pertimbangan kembali tentang pekerjaan yang dilakukannya. Majikan atau pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana apabila melakukan pelanggaran hak terhadap pekerja anak Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan bap pekerja anak yang terpaksa bekerja supaya dapat diketahui pekerjaan-pekerjaan mana yang dilarang untuk dilakukan oleh mereka beserta perlindungannya

Actions (login required)

View Item