Asep Sanna, 030315815 (2008) PERSEKONGKOLAN TENDER OLEH TAKSI PRIMA JUANDA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-sannaasep-9960-abstrak-p.pdf Download (300kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-sannaasep-8333-fh2800-p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

a.PT.Angkasa Pura I adalah pengelola Bandara Juanda Surabaya yang diberikan kewenangan untuk mengelola segala sesuatu kepentingan Bandara tersebut, pemberian wewenag tersebut di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tabun 1984. dalam menjalani tugasnya sebagai pengelola Bandara Juanda Surabaya, PT.Angkasa Pura I tidak memberikan kesempatan pada pelaku usaha transportasi lain selain Taksi Prima yang dimiliki oleh Primkopal TNI AL untuk beroperasi di Bandara tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 80 Tabun 2003 dan Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1999 yang menginginkan persaingan usaha yang sehat dengan menggunakan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, terbuka, bersaing secara sehat, tidak diskriminasi/adil, serta akuntabel. b.Dengan diberikannya perlakuan khusus dari PT. Angkasa Pura I terhadap Koperasi Taksi Prima, maka taksi prima yang beroperasi di Bandara Juanda Surabaya tidak memiliki pesaing, dengan pelaku usaha lain yang sejenis. Sehingga Koperasi Taksi Prima dapat menguasai pasar sebagai pelaku usaha tunggal di Bandara Juanda Surabaya dan mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Actions (login required)

View Item