Adhitya Wijsnu Irawan, 030010917 (2006) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PARUH WAKTU TERTENTU DALAM PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-irawanadhi-9993-abstrak-p.pdf Download (323kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-irawanadhi-8355-fh1720-p.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Perlindungan dan pemeliharaan jaminan sosial pekerja diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial pekerja yang bersifat mendasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan pekerja mewajibkan pengusaha memikul tanggung jawab memberikan jaminan sosial bagi pekerja. Perlindungan pekerja melalui program jaminan sosial tidak semata-mata diperuntukkan bagi tenaga kerja itu sendiri, tetapi diperuntukkan pula bagi keluarganya pada saat terjadi risikorisiko seperti misalnya kecelakaan kerja sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Perselisihan hak dibidang ketenagakerjaan yang sering bekaitan dengan perselisihan mengenai pengupahan, harus terdapat hubungan kerja. Ciri-ciri hubungan kerja ini adalah: 1.Adanya pekerjaan, 2.Adanya upah, 3.Adanya perintah atasan ( pengusaha ) kepada pekerja. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul karena adanya usaha-usaha dalam mengadakan perubahan terhadap syarat-syarat kerja atau keadaan-keadaan ketenagakerjaan. Syarat-syarat kerja antara lain menyangkut : 1.Adanya pengakuan terhadap seorang pekerja atau (serikat pekerja), 2.Fasilitas yang diberikan, 3.Jaminan sosial ( tunjangan kematian, tunjangan sakit, pensiun / hari tua dan sebagainya ). Perselisihan kepentingan dalam hal ini mengenai Jamsostek, maka dapat diajukan kepada Panitia Penyelesaian Perburuhan atau melalui gugatan di Pengadilan.

Actions (login required)

View Item