ALFIAN ADIANTO, 030516206 (2009) KEDUDUKAN PINJAMAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI DANA DALAM NEGERI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (Fulltext) gdlhub-gdl-s1-2009-adiantoalf-15095-fh152.10.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (Abstrak) abstrak.pdf Download (722kB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan otonomi daerah adalah merupakan sebuah sistem yang diamanatkan didalam Undang – Undang Dasar 1945. Pemberian otonomi kepada daerah bukanlah sebagai pembentukan negara dalam negara sebagimana yang ada pada negara – negara federal. Otonomi juga dapat diartikan sebagai hak untuk mengurus rumah tangga dalam pemerintahan daerah tersebut sendiri. Berdasarkan pengertian otonomi daerah tersebut maka daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya yang digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan layanan publik sangat tergantung kepada kemampuan keuangannya. Pinjaman daerah adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam hal untuk menutup defisit yang ada di dalam APBD, selain untuk menutup defisit anggaran, pinjaman daerah juga dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan kegiatan – kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan dari daerah. Sumber dana pinjaman tersebut dapat berupa dana pinjaman yang diberikan oleh pemerintah yang bersumber dari dana dalam negeri atau pinjaman luar negeri, maupun dana pinjaman yang diberikan oleh selain pemerintah. Keberadaan pinjaman daerah dalam pengelolaan keuangan daerah harus mendapat perhatian serius serta kepastian dalam pengaturan dan pengelolaannya, hal ini dikarenakan pinjaman daerah tersebut didasarkan atas perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah atas nama daerahnya. Dengan ditandatanganinya penjanjian pinjaman atas nama daerah maka yang diperguanakan untuk melunasi atau membayar pinjaman daerah tersebut adalah APBD daerah tersebut. Oleh karena itu besaran pinjaman daerah yang dilakukan perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah, agar tidak menimbulkan beban anggaran pada APBD pada tahun anggaran yang berikutnya.

Actions (login required)

View Item