DYAH WIDA IRMAWATI, 030710180 (2011) STATUS KEPEGAWAIAN DARI PEGAWAI PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (Abstrak)
gdlhub-gdl-s1-2011-irmawatidy-18735-abstrak-1.pdf Download (781kB) | Preview |
|
Text (Fulltext)
gdlhub-gdl-s1-2009-setyoadhia-15097-fh.154.10.pdf Restricted to Registered users only Download (884kB) | Request a copy |
Abstract
Pemerintah/negara merupakan subyek hukum yang menginvestasikan modalnya dalam bentuk usaha perniagaan. Bentuk usaha tersebut dituangkan dalam sebuah Badan Umum Milik Negara BUMN) atau Perusahaan Negara yang modal utamanya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. BUMN melaksanakan kegiatan yang bergerak di bidang jasa-jasa vital dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. BUMN memiliki organ yang terdiri dari Direksi dan pegawai dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Pegawai BUMN dalam hal ini memiliki status tersendiri yang dibedakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta. Dengan adanya Undang-Undang tentang otonomi daerah, lahir sebuah perusahaan daerah melalui sebuah undang-undang dilanjutkan dengan peraturan daerah yang mengatur mengenai pendiriannya. Salah satu bentuk perusahaan daerah di wilayah Kota Surabaya adalah PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. PDAM Surya Sembada Kota Surabaya merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah. Status kepegawaian yang dimiliki oleh para pegawainya berpedoman pada Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum. Kedudukan pegawai PDAM Surya Sembada Kota Surabaya adalah sebagai pegawai perusahaan daerah yang berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 dapat mengadopsi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan diamanatkan untuk dituangkan dalam sebuah Peraturan Perusahaan. Pada saat ini beberapa pengaturan kepegawaian masih mengadopsi pengaturan PNS (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974), sehingga belum jelas peraturan kepegawaian mana yang akan digunakan secara permanen oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dalam pengaturan kepegawaiannya mengingat status pegawainya tersebut. Dalam hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009, pengaruh hukum ketenagakerjaan sudah melekat dengan status kepegawaian dari pegawai PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Tidak secara menyeluruh ditampakkan, namun pada kenyataannya di lapangan secara perlahan perusahaan berpotensi untuk mengadopsi ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan tersebut.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK KKB FH 16/11 Irm s | ||||||
Uncontrolled Keywords: | GOVERNMENT EMPLOYEE | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nurma Harumiaty | ||||||
Date Deposited: | 03 Jul 1905 12:00 | ||||||
Last Modified: | 26 Oct 2016 19:22 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12806 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |