Edward Thomas Lamury Hadjon, 030215377
(2005)
FIGUR HUKUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
1. Peraturan Perundang-undangan manakah yang mendasari lahirnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 ?
Apakah hak asasi in casu hak milik atas tanah merupakan materi muatan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 ?
Hasil analisis penelitian dan penulisan skripsi ini sampai pada kesimpulan seperti di bawah ini.
Jawaban atas isu hukum yang pertama, ialah, dasar hukum yang telah dijabarkan dalam bab II, yang dibedakan dalam dua hal yaitu : landasan kewenangan pembentukan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 ; dan landasan substansial pembentukan Perpres Nomor 36 Tahun 2005, telah memadai dan sesuai dengan jiwa dari ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, bahwa Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas.
Jawaban atas isu hukum yang kedua, ialah, materi muatan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 masih problematis, dalam hal ini proses konsinyasi dalam ketentuan pasal 10 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, materi muatan mengenai hak asasi harus diatur dengan Undang-Undang, jadi hak asasi , dalam hal ini hak atas tanah, bukan merupakan materi muatan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.
Actions (login required)
 |
View Item |
