NOVITA DYAH AYU G, NIM. 030315559 (2007) HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER DAN PASIEN DALAM IMPLEMENTASINYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-novitadyah-4757-fh1850-k.pdf Download (372kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-novitadyah-4757-fh18507.pdf Restricted to Registered users only Download (517kB) | Request a copy

Abstract

Dalam tingkat profesional, kedudukan dokter dianggap lebih tinggi dari pada pasien disebabkan karena keawaman pasien terhadap profesi kedokteran. Dapat dikatakan, saat ini kepercayaan dokter secara pribadi berubah menjadi kepercayaan terhadap keampuhan ilmu kedokteran dan teknologi. Hal ini menyebabkan pasien menggantungkan harapan terhadap dokter. Untuk dapat meningkatkan kualitas sikap dan tindakan yang cermat dan hati-hati dari tenaga kedokteran, ditegaskan adanya ketentuan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Yaitu pada Pasal 48 sampai pada Pasal 54 Undang Nomor 29 tahun 2004. Diantara hak dan kewajiban yang telah diungkapkan, ada hak dan kewajiban yang menjadi pokok yaitu berhubungan dengan informed consent. Dalam penanganan dari seorang dokter terhadap pasien harus adanya kesepakatan sebelum dokter bertindak, supaya pasien sebelum memberi keputusan, dapat berpikir matang dan dapat keputusan yang terbaik, dan untuk menghindari dari hal-hal yang buruk. Apabila sudah terjadi informed consent tersebut dapat digunakan sebagai dasar/bukti dalam penganan terhadap kasus yang terjadi. Dalam hal penanganan dari pihak dokter terhadap pasien termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, rumah sakit juga ikut berperan. Oleh karena jika terjadi hal-hal yang buruk akibat perbuatan dokter, maka dianggap melanggar Etik kedokteran dan Kode etik rumah sakit. Apabila terjadi pelanggaran dari para dokter, rumah sakit sebagai sarana masyarakat ikut terlibat.Pasal yang terkait dengan pertanggung jawaban terhadap kasus yang ada adalah Pasal 79, Pasal 52, Pasal 51 Undang¬undang Nomor 29 tahun 2004. Tapi KUHP dalam hal ini dipakai sebagai pertimbangan terhadap pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian ada kewajiban-¬kewajiban dari rumah sakit yang harus dipenuhi, agar dapat menjalankan sarananya dengan baik, karena dianggap wadah yang berperan penting dalam praktek kedokteran. Terhadap aturan yang berlaku dalam hal hubungan dokter dan pasien, perlu dirumuskan lagi yang lebih tegas dan sistematis dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, supaya pasien yang awam terhadap ilmu kedokteran dapat lebih memahami. Hak dan kewajiban yang telah berlaku diharapkan dapat melindungi individual pasien dan dapat melindungi dokter dari tuntutan pelanggaran hak integritas pribadi pasien. Dan bagi yang sudah ahli dan paham mengenai aturan kedokteran dapat menjalankan aturan dengan baik. Rumah sakit sebagai sarana terpenting, pasti mempunyai aturan untuk menjalankan sarananya, maka dari itu pihak rumah sakit dapat menjalankan/menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Dan terhadap aturan yang berlaku, apabila masih menggunakan bahasa yang kurang baku, perlu dirumuskan lagi supaya lebih sitematis dan tegas, sehingga pasien rumah sakit dapat memahaminya dan dapat terhindar dari masalah yang merugikan masing-masing pihak.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 185/07 Nov h
Uncontrolled Keywords:	HEALTH; LEGISLATION
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3601-3611 Medical legislation
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM NOVITA DYAH AYU G, NIM. 030315559 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Tilly A. A Rampen, SH., MS. UNSPECIFIED
Depositing User:	Sulistiorini
Date Deposited:	14 Jun 2007 12:00
Last Modified:	08 Jun 2017 18:04
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12836
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item