ARIYOWINOTO, SUBASKORO, NIM. 030315694 (2007) PARATE EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-ariyowinot-4759-fh1860-k.pdf Download (411kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-ariyowinot-4759-fh18607.pdf Restricted to Registered users only Download (726kB) | Request a copy

Abstract

Parate eksekusi yang dimaksud dalam pasal 6 UUHT, tidak bisa jalan tanpa adanya janji seperti yang diatur oleh pasal 11 ayat (2) sub e UUHT, demikian juga halnya dengan pelaksanaan dalam praktek. Dalam perjanjian kuasa menjual objek Hak Tanggungan bila debitor cidera janji mutlak harus dicantumkan dalam APHT oleh kredi tor. Dengan dicantumkannya janji kuasa menjual dalam APHT maka perjanjian kuasa menjual dalam UUHT merupakan bagian dari perjanjian kebendaan, karena janji kuasa menjual objek Hak Tanggungan merupakan bagian dari APHT yang ikut terdaftar di Kantor Pertanahan sehingga berlaku terhadap pihak ketiga dan parate eksekusi objek Hak Tanggungan melalui janji kuasa menjual dalam UUHT menurut teori yang ada merupakan eksekusi yang disederhanakan. Parate eksekusi dilakukan tanpa fiat pengadilan. Dalam hal terjadi kepailitan berdasarkan UU Kepailitan, hak preferen dari kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk mengeksekusi Hak Atas Tanah ditangguhkan pelaksanaannya untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, dengan maksud untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian. Selain itu terdapat kendala-kendala yuridis yang sering dihadapi oleh pihak kreditor, yaitu kendala pada saat sebelum eksekusi dapat terjadi pada waktu pihak kreditor sebagai pemohon eksekusi tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diharuskan sesuai dengan SE KBUPLN. 0leh KBUPLN tersebut syarat permohonan lelang melalui janji kuasa menjual bersifat mutlak. Sedangkan di luar persyaratan tersebut sering menjadi kendala, adalah adanya sita terhadap objek Hak Tanggungan yang mau dieksekusi oleh pihak ketiga. Sita itu dilakukan ada yang sengaja untuk menghambat eksekusi objek Hak Tanggungan dan ada yang memang pihak ketiga merasa berhak atas benda yang akan dieksekusi. Sesungguhnya tidak dapat diletakan sita terhadap benda yang telah diagunkan. Larangan peletakan sita ada dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 dan kalaupun ada sita, maka kekuatan dan mengikat sahnya digantungkan pada mana yang lebih dahulu didaftar pada Kantor Pertanahan antara sita jaminan dengan pendaftaran objek Hak Tanggungan . Dasar hukum tentang sita jaminan merujuk pada ketentuan pasal 198 HIR. Untuk menghindari penafsiran yang berganda terhadap produk legislalif dibutuhkan adanya konsistensi penulisan antara satu pasal dengan pasal lainnya . Legislator harus ekstra hati-hati untuk menuangkan pasal-pasal maupun penjelasan atas pasal-pasal yang diberikan agar sistematika suatu produknya tercapai, sehingga tidak lagi menimbulkan beragam penafsiran. Terhadap para pengambil kebijakan maupun keputusan, SE KBUPLN hendaknya dibuat dengan mengacu maupun merujuk pada aturan_atau norma hukum yang lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi adanya celah atau kesempatan untuk menggagalkan eksekusi melalui pasal-pasal dalam UUHT dengan alasan adanya cacat yuridis.

Actions (login required)

View Item