Pramesti, Dianita Indah, NIM. 030211511 U (2008) POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN ZINAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-pramestidi-7604-abstrak.pdf Download (355kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) KKB%20KK-2%20FH%2003_08%20Pra%20p.pdf Restricted to Registered users only Download (709kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : a. Pengaruh politik hukum pidana terhadap perbuatan zinah dirasakan sangat besar hal ini dikarenakan pandangan masyarakat yang terus maju dan berkembang dibidang politik hukum, dalam memperbaharui pasal perbuatan zinah dan juga sanksi pidana bagi perbuatan zinah yang telah sesuai. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan norma susila yang sesuai dengan keadaan serta situasi masyarakat pada waktu dan masa yang akan datang b. Konsep perzinahan mengalami perluasan dalam Rancangan KUHP mendatang hal mi dikarenakan pangaruh dan Hukum Adat dan Hukum Agama hal im juga terlihat dalam pasal-pasal di RUU KUHP yang terus mengalami perluasan mengenai perzinahan Perzinahan dalam Rancangan KUHP buan lagi semata-mata merupakan suatu bentuk persetubuhan antara pria dan wanita dimana salah satu atau keduanya telah terikat perkawman tetapi pengertian tersebut dalam mendatang menjadi lebih luas yang unsurnya meliputi : 1. Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan 2. Atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsure paksaan 3. Dilakukan diluar perkawinan yang sah . Bentuk-bentuk perbuatan zinah dari Hukum Agama dan Adat yang berlaku sehingga membentuk suatu kesimpulan bahwa perbuatan zinah meliputi : 1. Perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan 2. Perbuatnan zinah antara seorang pria dan wanita yang salah satu pelakunya atau keduanya terikat perkawinan 3. Perbuatan zinah yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah 4. Perbuatan zinah yang dilakukan antara pria dan wanita yang tidak terikikat dalam perkawinan tetapi telah hidup bersama seperti suami isteri. Rancangan KUHP telah menampung dan mewadahi konsep dan bentuk perbuatan zinah menurut Hukum Agama dan Adat,Hal tersebut dapat terlihat dan perumusannya dalam Rancangan KUHP. Rancangan KUHP,secara substansi RUU KUHP tidak mengalami perubahan paradigma dengan menempatkan kejahatan seksual terhadap perempuan dalam Bab Kesusilaan.Hal ini tentu saja mengingkari hak seksual dan reproduksi terjadi pada dirinya,namun penilaian tersebut dikembalikan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ketentuan Pelacuran ini dimasukkan dalam bagian zinah dan cabul yang artinya oleh tim perumus RUU KUHP dianggap sebagai perbuatan zinah (persetubuhan diluar perkawinan )sedangkan cabul (perbuatan tidak senonoh,keji),Fenomena perzinahan muncul karena salah satunya faktor feminisasi kemiskinan, didalam KUHP sebagaimana tujuan dan pemidanaan itu sendiri untuk pencegahan dan perbaikan moral moral masyarakat agar tidak terjerumus didalam perbuatan susila. Diharapkan Rancangan KUHP dapat disahkan dan diberlakukan karena di dalam Rancangan KUHP telah tertuang konsep serta bentuk perbuatan zinah menurut Hukum Agama dan Adat sebagai hukum- nasional dan diharapkan Rancangan KUHP dapat berpihak pada perempuan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 03/08 Pra p
Uncontrolled Keywords:	CRIMINAL LAW
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Pramesti, Dianita Indah, NIM. 030211511 U UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Bambang Suheryadi, SH., MH. UNSPECIFIED
Depositing User:	Sulistiorini
Date Deposited:	26 Sep 2008 12:00
Last Modified:	08 Jun 2017 22:03
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12840
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item