Mayasari, Vitria Farish, NIM. 030315771 (2008) PERLINDUNGAN HUKUM ATAS BURUH PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-mayasarivi-7605-abstrak.pdf Download (327kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) KKB%20KK-2%20FH%2004_08%20May%20p.pdf Restricted to Registered users only Download (962kB) | Request a copy

Abstract

Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan, terutama bagi buruh perempuan. Karena buruh perempuan sangat rentan mendapat perlakuan yang mengandung pelecehan seksual, khususnya di tempat kerja. Terdapat kelemahan pemerintah untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, yaitu lemahnya penegakan hukum karena jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan terbatas, kemudian dengan adanya peraturan yang menuntut perlindungan dan meningkatkan kesetaraan bagi buruh perempuan dianggap menyulitkan dan merugikan pengusaha. Banyak instrumen hukum baik internasional maupun nasional mengatur mengenai larangan diskriminasi terhadap perempuan. Tetapi di dalam pasal-¬pasalnya, peraturan perundang-undangan tersebut hampir tidak mengatur mengenai larangan tindakan pelecehan seksual di tempat kerja terhadap buruh perempuan. Instrumen hukum berupa KUHP saja tidak cukup, sebab dalam kenyataan dan penerapannya tidak efektif dikarenakan merugikan perusahaan. Saat ini hanya terdapat 1.300 pegawai pengawas ketenagakerjaan yang bertanggung jawab secara operasional mengawasi sekitar 169.000 perusahaan. Jadi, agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, hendaknya pemerintah menambah jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang benar-benar berkompeten untuk melakukan pengawasan. Dan peraturan perundang¬undangan yang sudah memberikan perlindungan dan meningkatkan kesetaraan bagi buruh perempuan harus diberlakukan seefektif mungkin, sehingga pengusaha mematuhi aturan yang ada. Dan bila di perusahaan atau pengusaha melakukan pelanggaran harus diberi sanksi yang tegas. Setiap tindakan pelecehan seksual dan berhubungan dengan pelecehan seksual terhadap buruh perempuan, baik itu dari atasan terhadap bawahan, buruh laki-¬laki terhadap buruh perempuan maupun sesama buruh perempuan harus dilarang. Tim kerja Convention Watch hanya memberi perlindungan yang bersifat represif. Agar tidak terjadi tindakan diskriminasi dan pelecehan seksual terhadap buruh perempuan, hendaknya dibentuk peraturan perundang¬undangan yang secara khusus mengatur mengenai larangan tindakan pelecehan seksual terhadap buruh perempuan dan dilakukan pengawasan ketenagakerjaan yang intensif.

Actions (login required)

View Item