Paramita, Justisia Pradnya, NIM. 030415857 (2008) PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK KKB KK-2 FH 137_08 Par p.pdf Download (356kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-paramitaju-7895-fh137_0-p.pdf Restricted to Registered users only Download (778kB) | Request a copy

Abstract

Dari judul skripsi diatas penulis menyimpulkan a. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, perlindungan hak keperdataan bagi pemegang hak atas tanah diimplementasikan dengan kesetaraan kedudukan antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan dengan cara dapat menyetujui atau tidak menyetuj ui terhadap tawaran ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah. Pemegang hak atas tanah tidak menyetujui tawaran ganti rugi yang diberikan karena bentuk dan besarnya ganti rugi dinilai masih belum layak, sesuai dan adil, sehingga dipandang tidak dapat mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan pemegang hak atas tanah seperti semula. b. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penggunaan hak keperdataan pemegang hak atas tanah terkait dengan ganti rugi adalah dengan cara mengajukan keberatan kepada kepada Bupati/Walikota atau Gubernur mengenai penetapan besarnya ganti rugi disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan-alasan keberatan. Sedangkan instansi pemerintah dapat mengusulkan tambahan anggaran melalui APBN/APBD sebagai cara mencari titik temu terhadap bentuk dan besarnya ganti rugi yang dianggap layak adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item