Wicaksono, Haryo, NIM. 030315652 (2008) PENYITAAN KAPAL DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANGKUT MELALUI SARANA PELAYARAN TERKAIT PENGANGKUTAN KAYU ILLEGAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-wicaksonoh-8122-fh1190-k.pdf Download (327kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-wicaksonoh-7908-fh1190-p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan ketentuan dari KUHAP, UU Kehutanan, UU Pelayaran dan UU Kepabeanan tindakan aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan maupun perampasan untuk negara terhadap kapal yang digunakan sebagai alat angkut hasil penebangan kayu secara illegal, sudah sesuai dan dapat dibenarkan. Institusi penyidik yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyitaan yaitu penyidik Polri, PPNS Kehutanan, pejabat Pemerintah yang berwenang di pelabuhan, Administrator Pelabuhan atau Kepala Kantor Pelabuhan dan PPNS Bea dan Cukai. Mekanisme kerja dan lingkup tugas dari masing-masing institusi penyidik tersebut berbeda-beda sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Kehutanan, UU Pelayaran dan UU Kepabeanan. Pengangkut sebagai pihak dalam perjanjian mempunyai hak untuk meminta bukti dokumen barang yang diangkut, apabila kayu yang diangkut maka dokumen kayu tersebut adalah SKSHH. Pengangkut kayu illegal dapat berperan sebagai turut serta dan membantu melakukan illegal logging. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku memiliki perbedaan pada penerapan sanksi pidana. Apabila kemudian kapal mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen penyertaannya maka, kapal tersebut dikatakan mengangkut kayu illegal dan pengangkut dapat dikenakan UU Kehutanan karena melakukan kejahatan tindak pidana di bidang kehutanan. Apabila pengangkut melakukan kegiatan impor atau ekspor kayu illegal maka dapat dikenakan UU Kepabeanan karena melakukan penyelundupan.

Actions (login required)

View Item