Firmansyah, Kurnia, NIM. 030211435 U (2008) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTTKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-firmansyah-8197-fh2230-k.pdf Download (358kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-firmansyah-7987-fh2230-p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

1. Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika membedakan pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan peran maupun tindakan yang dilakukan. Penyalahguna narkotika yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri tanpa adanya izin dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan diancam hukuman penjara. Terdapat alternatif hukuman bagi pengguna narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pihak yang berwajib yaitu hanya dikenakan kewajiban untuk merehabilitasi diri bila sudah mengalami kecanduan. Berdasarkan tindakan yang dilakukan Kepolisian banyak menggunakan keterangan dari pengguna guna mengungkap pelaku kejahatan yang lebih besar yaitu bandar/pengedar atau produsen. Oleh karena itu pengguna narkotika dapat dijadikan saksi sepanjang memenuhi ketentuan pada KUHAP. Namun dengan tidak efektifnya ketentuan tentang perlindungan pada UU Narkotika menyebabkan saksi akan cenderung menutupi keterangan yang diketahuinya berkaitan dengan peredaran gelap narkotika yang lebih besar. Keterbatasan SDM dan dana yang dimiliki oleh Kepolisian menyebabkan keterangan yang dimiliki oleh pengguna sangat penting. Hal itu terbukti dari banyaknya pengedar atau bandar besar yang terungkap oleh kepolisian dari keterangan yang diberikan oleh pengguna dalam pemeriksaan. 2. Perlindungan yang diberikan terhadap saksi khususnya yang berstatus sebagai pengguna tidak efektif karena berdasarkan UU Narkotika, pengguna diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban dapat menutupi kekurangan tentang perlindungan khususnya yang diatur dalam UU Narkotika. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2006, pengguna tetap dapat dilindungi dan diberikan jaminan keamanan apabila ia berperan sebagai saksi kasus narkotika yang lebih besar, namun hal itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana yang ada pada dirinya karena telah menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri tanpa izin. Penerapan ketentuan dalam UU No.13 Tahun 2006 sampai dengan saat tulisan ini dibuat tidak berlaku efektif, karena selain LPSK belum terbentuk berbagai peraturan yang menyertai UU ini belum dibuat dan diterapkan. Hal ini mengakibatkan perlindungan yang diberikan pada pengguna sebagai saksi peredaran gelap narkotika hanyalah merupakan inisiatif dari Kepolisian dan bukan merupakan penerapan suatu peraturan Perundang-undangan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 223/08 Fir p
Uncontrolled Keywords:	NARCOTICS � LAW AND LEGISLATION
Subjects:	H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV5800-5840 Drug habits. Drug abuse K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3625-3649 Food. Drugs. Cosmetics
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Firmansyah, Kurnia, NIM. 030211435 U UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Astutik, SH., MH UNSPECIFIED
Depositing User:	Sulistiorini
Date Deposited:	21 Nov 2008 12:00
Last Modified:	09 Aug 2016 03:52
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12869
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item