LISTIJOWATI, NIM. 037910690 (2013) SUATU TINJAUAN TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAWI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-listijowat-28774-9.-bab-v.pdf Download (189kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 Tat 83-86 Lis s.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Di dalam segala daya upaya manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan secara terus menerus dan berkesinambungan, selalu terjadi yang ditujukan pada perubahan, pergantian, pertumbuhan dan perkembangan kehidupan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup serta mutu kehidupan yang dikehendaki, maka dengan melalui kegiatan pembangunan di berbagai Daerah yang diarahkan pada pembangunan pedesaan. Suatu kegiatan pembangunan yang berupa proses penentuan keputusan kebijaksanaan serta langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang dituju dan yang ditentukan untuk bisanya mencapai sasaran maka kita perlu adanya perencanaan. Perencanaan(PLANNING) adalah suatu barometer bagi keberhasilan suatu kegiatan pembangunan sejauhmana sasaran pembangunan itu bisa dicapai dengan melalui proses penyusunan perencanaan serta pelaksanaan program/proyek baik yang berasal dari program Sektoral, Regional maupun dari Swadaya Masyarakat sendiri. Jadi perencanaan atau PLANNING bagi pembangunan sangatlah penting, serta berperanan sekali bagi keberhasilan suatu kegiatan pembangunan terutama di Daerah. Pembangunan Desa sangat berkaitan sekali dengan pembangunan Nasional, karena pembangunan merupakan kesatuan kegiatan pembangunan yang Integral yaitu satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Pembangunan Nasional merupakan unsur pokok utama serta dasar dari pada pelaksanaan pembangunan Daerah, sedangkan Pembangunan Desa merupakan bagian atau pelengkap serta-penunjang daripada Pembangunan Nasional baik secara langsung terhadap program/proyek Nasional maupun secara tidak langsung terhadap pencapaian target, sasaran serta tujuan pembangunan Nasional. Pembangunan Di Kabupaten Ngawi umumnya dan pembangunan Desa khususnya dibiayai oleh APBN,APBD Tingkat I, Tingkat II, serta pengalokasian dananya adalah : - dana APBN untuk proyek Inpres; - dana APBD merupakan dana prioritas program pembangunan phisik dan non phisik; - dana bantuan berdasarkan Insfruksi Mentri Dalam Negri Nomor 26 Tahun 1984 digunakan untuk pembangunan proyek Desa. - dana dari swadaya masyarakat murni untuk pembangunan Balai Desa, Kantor Desa dan sebagainya. Di dalam proses perencanaan pembangunan haruslah di perhatikan kondisi dan potensi wilayah serta pelaksanaannya di dasarkan pada Instruksi Mentri Dalam Negri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah,yang merupakan pedoman untuk menyusun rencana Pembangunan tahunan. Dan lebih dikenal dengan Program BOTTOM UP TOP DOWN TO PLANNING (program dari atas disinkronkan/dipadukan dengan usulan dari bawah),serta didasarkan pada Program Jawa Timur,yaitu 5P 3K dengan prioritas utama 2P 2K. Dan sebagai landasan/dasar hukumnya di dalam proses penyusunan adalah Intruksi Mentri Dalam Negri serta Peraturan Mentri Dalam Negri yang lebih dikenal dengan In Mendagri Nomor 4 Tahun 1981 dan Per Mendagri Nomor 9 Tahun 1982, dan ini sebagai Dasar hukum yang juga berlaku seluruh Daerah di Indonesia,serta Dasar perencanaan Pembangunan yang harus di pedomi di Kabupaten Ngawi adalah : 1. Garis-garis Besar Haluan Negara. 2. Repelita IV Nasional. 3. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur. 4. Repelita IV Daerah Tingkat I Jawa Timur. 5. Pola Dasar Pembangunan Daerah,Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi. 6. Repelita IV Daerah,Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi. Dengan dasar inilah kita harapkan bahwa Perencanaan Pembangunan di kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi tidak menyimpang dari Pola Pembangunan Regional Maupun Nasional Di dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di Daerah terutama di Kabupaten Ngawi diperlukan suatu kecermatan, ketrampilan serta kemampuan di dalam memproses rencana pembangunan oleh Aparat Perencana yang terlibat langsung,yaitu terutama pada menganalisa potensi sekondisi wiiayah, Adapun Aparat Perencana adalah BAPPEDA Tingkat II, Kepala Desa serta Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang mempunyai peranan penting di dalam perencanaan, Bappeda sebagai pengendali serta pengfeoordinasi proyek dan informasi program Top Down,sedangkan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai pelaksana lapangan dan perencana pembangunan,Kepala Desa sebagai pimpinan proyek (Pinpro) serta Ketua Umum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di dalam memutuskan perencanaan pembangunan Desa. Dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Ngawi masih ditemui kekurangan yang dilakukan olah Bupati kepala Daerah Tingkat II Ngawi dalam rangka Kunjungan Kerja bulan Febuari sampai awal Maret 1984 yang telah mencapai 9 Kecamatan,42 Desa yaitu : - Keterlambatan Informasi program Top Down. ( - kurangnya kemampuan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. - kurangnya Kader Pembangunan Desa sebagai pendukung. - kurangnya peraga pemikir dalam tubuh LKMD. dan lain sebagainya. Untuk mengatasi kekurangan yang sebagai penghambat pembangunan,maka oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Ngawi mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan,yaitu melalui penataran maupun kursus-kursus serta Temu Karya tingkat Kecamatan yang diadakan setahun sekali,yaitu pada bulan Maret/April. Demikianlah uraian saya atau kesimpulan saya di dalam perencanaan pembangunan yang mempunyai peranan penting di dalam suatu kegiatan pembangunan agar dengan melalui perencanaan, maka bisa mengukur sasaran apa yang akan dicapai sesuai dengan tujuan Pemerintah.

Actions (login required)

View Item