SETIAWAN, DWI, NIM. 038111181 (2013) PENGUASAAN TANAH DAN PENDIRIAN BANGUNAN DI ATASNYA PADA TANAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-setiawandw-28782-9.-bab-v-.pdf Download (107kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 Per 1227-88 Set p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa : a. Hak penguasaan atas tanah yang dalam hal ini dikuasai oleh instansi pemerintah apabila hak penguasaan itu diberikan atau dipergunakan oleh instansi pemerintah sendiri maka dikonversi menjadi hak pakai, apabila hak penguasaan itu diberikan kepada pihak ketiga maka hak penguasaan itu dikonversi menjadi hak pengelolaan. Dengan demikian pendirian bangunan khususnya bangunan rumah, berasal dari tanah hak pengelolaan Daerah Tingkat II Surabaya yaitu dengan memberikan izin untuk penggunaan tanah dengan membayar retribusi. b. Mengenai surat izin pemakaian tanah maka Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Surabaya mengeluarkan 3 (tiga) macam surat berdasarkan lokasi dan peruntukan tanah antara lain : 1. surat izin pemakaian tanah yang berwarna hijau, disebut klasifikasi I; 2. surat-izin pemakaian tanah yang berwarna kuning, disebut klasifikasi II; 3. surat izin pemakaian tanah yang berwarna merah, disebut klasifikasi III. c. Pelaksanaan pendirian bangunan rumah dilakukan oleh pemilik bangunan dengan mendapat izin dari Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Surabaya, surat permohonan izin tersebut diberikan apabila pemohon izin telah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan dalam SPIMB. d. Pengawas Pendirian Bangunan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung agar pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang ditentukan dalam IMB, demikian juga setelah pelaksanaan pembangunan selesai, maka kewajiban pemilik bangunan ialah memelihara semua bangunan, halaman, tanaman-tanaman beserta perlengkapan lainnya demi ketertiban umum, kesehatan dan keindahan kota. e. Dalam perbuatan peralihan hak penguasaan atas tanah Kotamadya Surabaya diperlukan persetujuan dari Kepala Daerah tanpa menggunakan permohonan izin lagi, akan tetapi apabila pemegang izin tersebut meninggal dunia, maka ahli warisnya harus rnengajukan permohonan lagi kepada Kepala Daerah.

Actions (login required)

View Item