EKA NOVALINA, 040831112 (2011) ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-novalinaek-19570-a33-1-k.pdf Download (249kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-novalinaek-16332-a33-1-a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Ketentuan dalam UU No. 17/2003 Pasal 36 ayat (1) yaitu mengharuskan penerapan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP No. 71 tahun 2010 menggantikan PP No. 24 tahun 2005 yang saat ini masih berlaku. Sumber daya manusia (SDM) menduduki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian kondisi sumber daya manusia pemerintahan yang ada di pemerintah daerah khususnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) yang melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan SKPD yang nantinya menjadi data pokok dalam menyusun laporan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah khususnya PPK SKPD dalam menerapkan SAP berbasis akrual ditinjau dari aspek: (1) tingkat dan latar belakang pendidikan, (2) pemahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah, (3) pemahaman terhadap SAP berbasis kas menuju akrual (PP 24/2005), dan (4) pemahaman terhadap basis akuntansi akrual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penyebaran kuesioner dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan adanya kondisi berikut: (1) Pemerintah Kabupaten Sampang belum siap dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP No. 71 Tahun 2010) karena masih perlu pembenahan terhadap sumber daya manusia, kebijakan, dan infrastruktur untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrual; (2) sebagian besar PPK bagian akuntansi dan pelaporan diisi oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan bukan dari akuntansi, (3) sebagian besar PPK tidak paham tentang pengelolaan keuangan daerah (4) sebagian besar PPK paham tentang teori SAP (PP 24/2005) namun dalam pelaksanaannya masih banyak PPK yang mengalami kesulitan sehingga sistem pelaporan Pemerintah Kabupaten Sampang masih menggunakan sistem sentralisasi; (5) sebagian besar PPK paham mengenai teori basis akuntansi akrual namun sebagian besar PPK belum mengetahui adanya PP 71/2010 yang menggantikan PP 24/2005 dan juga masih terdapat banyak kendala dalam menerapkan PP 71/2010. Oleh karena itu, penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Sampang hendaknya dilakukan secara bertahap.

Actions (login required)

View Item