ASTUTI, HARI, NIM. 030007450 (2013) PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-astutihari-28847-8.-bab-iv.pdf Download (186kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 Per 899-86 Ast p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa : a. bahwa laju perkembangan penduduk di Kotamadya Dati II surabaya telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya baik bagi masyarakat sendiri terlebih bagi pemerintah Daerah; b. berhubung volume pembangunan fisik di segala bidang makin meningkat, maka volume penggunaan tanah sebagai sarana / wadah dari pembangunan tersebut juga semakin meningkat pula, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus dilakukan upaya pembebasan tanah milik rakyat ataupun milik masyarakat hukum adat ataupun tanan dengan hak-hak lainnya sebagai yang dimaksudkan dalam materi PMDN No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara pembebasan Tanah, dan PMDN No, 2 Tahun 1976 tentang penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan pemerintah bagi pembebasan Tanah Oleh pihak Swasta; c. sebagaimana umumnya fungsi serta tujuan perencanaan kota, maka tujuan utama dibentuknya Master plan Surabaya 2000 adalah untuk mengarahkan pertumbuhan fisik dan pembangunan social ekonomi di masa depan, sehingga di satu pihak pembangunan yang serampangan dapat dikurangi atau setidak-tidaknya dapat dikendalikan, sedangkan di pihak lain adalah untuk menertibkan dan mendorong pembangunan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sebagian besar warga kota; d. dalam hubungannya dengan tujuan dibentuknya Master Plan Surabaya 200G tersebut di atas, maka ketentuan-ketentuan di dalam XPS 2000 harus ditaati oleh semua pihak baik bagi pemerintah daerah sendiri maupun bagi seluruh warga masyarakat. Seperti halnya masalah pembangunan perumahan maka perencanaannya diharuskan untuk mendasarkan diri pada standart-standart perencanaan yang telah ditentukan, lokasinya telah sesuai dengan paruntukannya, dan sebagainya; e. Tanah merupakan unsur pokok yang menjadi penunjang kehidupan seseorang / keluarga, sehingga untuk membebaskannya meskipun pemanfaatannya nanti digunakan untuk kepentingan pemerintah / swasta maupun kepentingan umum, diperlukan adanya pertimbangan yang cermat dan hati-hati agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, meskipun untuk hal itu akan memakan waktu yang cukup lama nantinya; f . Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya, adalah merupakan suatu kota yang borcorak non agraris, sehingga penggunaan areal-areal partanian dan tambak di daerah pinggiran kota / rural besar kemungkinannya untuk terkena pembebasan tanah untuk kemudian digunakan sebagai sarana pernbangunan. Demikian pula halnya yang terjadi pada tanah-tanah bengkek maupun terhadap tanah-tanah bondo desa; g.pembebasan hak atas tanah tidak identik dengan pencabutan hak atas tanah meskipun keduanya dilakukan demi kepentingan umum serta sama-sama memberikan suatu ganti rugi. Perbedaan antara keduanya ialah baik segi dasar hukum maupun dalam tata cara penyeiesaiannya, terlebih-lebih perbedaannya adalah terletak pada unsur kesukarelaan di satu pihak dan unsur paksaan di lain pihak dari pemilik / pemegang hak atas tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya.

Actions (login required)

View Item