BAGIJO, HIMAWAN ESTU, NIM. 038211462 (2013) HAK UJI MAHKAMAH AGUNG ATAS PERATURAN DAERAH SUATU ANALISA TERHADAP PASAL 26 UU NOMOR 14 TAHUN 1970. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK KKB KK-2 HTN 93-87 Bag H.pdf Download (178kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) KKB%20KK-2%20HTN%2093-87%20Bag%20H.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian skripsi ini disimpulkan bahwa: a. Indonesia sebagai Negara Hukum sudah pada tempatnya memberikan wadah dalam konstelasi ketata-negaraannya bagi kewenangan hak menguji secara materiil terhadap peraturan perundangan oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini khususnya yang menyangkut peraturan perundangan dibidang eksekutif. b. Hak uji terhadap peraturan perundangan dalam praktek ketatanegaraan belum pernah ada, hal ini terbukti dari proses dan kelengkapan perangkat peraturan pelaksana tentang hak uji belum pernah ada. Jika terhadap Peraturan Daerah hak uji sudah tidak mungkin dapat dilaksanakan, secara logis, maka terhadap peraturan yang derajadnya lebih tinggi dari peraturan daerah tidak mungkin hak uji oleh Mahkamah Agung dapat dilaksanakan, c. Perlu diperjelas dan dipertegas, peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hak uji secara materiil oleh Mahkamah Agung. Hal ini akan mempermudah baik itu pelaksanaan pengujian maupun pelaksanaan dari hasil pengujian, d. Setiap keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam hubungannya dengan persoalan hak uji terhadap peraturan daerah harus merupakan keputusan tertinggi dan semua pihak tunduk terhadap putusan tersebut. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Agung adalah lettbaga yang tertinggi dalam bidang peradilan. e. Pengawasan secara Preventif oleh Menteri Dalam Negeri terhadap peraturan daerah perlu dibatasi jika tidak maka dapat merupakan alat untuk memaksakan kehendak, dengan demikian menghilangkan otonimi daerah. f. Pengawasan secara represif terhadap peraturan daerah oleh Menteri Dalam Negeri, dalam pelaksanaannya justru menimbulkan problema hokum baru. Hal ini terbukti dari apa yang telah saya uraikan melalui skripsi ini, yaitu berbenturan dengan hak raenguji secara materiil yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. g. Hubungan antar lembaga negara perlu mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan karena negara kita menganut sistem pembagian kekuasaan, sehingga antara lembaga yang satu dengan yang lain harus saling membantu dalam mencapai tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Actions (login required)

View Item