Candra Setiawan, 030710156 (2011) NOTIFIKASI MERGER SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN MERGER OLEH KPPU (BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-setiawanca-18761-fh13-11-k.pdf Download (925kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-setiawanca-15533-fh13-11-n-1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Merger merupakan suatu tindakan legal yang difasilitasi oleh Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. Meskipun demikian banyak rambu-rambu khususnya terkait hukum persaingan usaha yang harus diperhatikan dalam melakukan merger agar merger yang dilakukan nantinya tidak menyebabkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Hal yang harus diperhatikan utamanya adalah pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang didalamnya mengatur juga bagaimana bentuk pengawasan merger yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap merger yang dilakukan para Pelaku usaha. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai amanat Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadikan bentuk pengawasan kegiatan merger yang dilakukan oleh KPPU menjadi jelas yaitu bentuk pengawasan berupa notifikasi merger yang terdiri dari pemberitahuan merger dan konsultasi rencana merger. Pemberitahuan merger adalah bersifat wajib setelah merger berlaku secara efektif yuridis dengan jangka waktu tertentu sedangkan konsultasi merger bersifat sukarela sebelum merger berlaku secara efektif yuridis. Dengan pengaturan pengawasan merger ini diharapkan dapat meminimalisasi dan mengidentifikasi secara dini merger yang berpotensi melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sehingga persaingan usaha dapat berjalan secara fair dan dapat menguntungkan para Pelaku usaha, masyarakat, dan juga Pemerintah.

Actions (login required)

View Item