SUYANTO REKSASUMARTA, 030516295 (2009) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEPESERTAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 12/PUU-VI/2008). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2009-reksasumar-9826&no=1 Restricted to Registered users only Download (1kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 masih berlaku seluruhnya termasuk pasal 316 huruf d, sehingga peristiwa atau perbuatan hukum yang didasarkan pada UU tersebut sah secara hukum hingga MK membacakan Putusannya tanggal 10 Juli 2008. Menurut logika hukum berarti dalam hal ini penetapan KPU tentang peserta Pemilu 2009 dan pengundian nomor urut yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2008 adalah sah menurut hukum. Karena penetapan KPU tentang peserta Pemilu 2009 dan pengundian nomor urut yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2008 adalah sah menurut hukum, ini juga berimplikasi bahwa tahapan-tahapan Pemilu yang telah dilaksanakan oleh KPU yang juga didasarkan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 itu tetap berjalan sebagaimana mestinya, termasuk undian nomor urut peserta Pemilu yang telah dilakukan pada 7 Juli 2008, padahal putusannya dibacakan 10 Juli 2008. Ketentuan Pasal 316 huruf d sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur electoral treshold untuk Pemilu 2009 praktis tidak berlaku lagi, karena UU tersebut telah dicabut oleh UU Nomor 10 Tahun 2008. Dengan demikian, kini terjadi kekosongan hukum tentang aturan mengenai electoral treshold sebagai syarat untuk ikut dalam Pemilu 2009. Tema sentral yang menjadi cita-cita pengelolaan parpol di tanah air adalah menyederhanakan jumlah parpol yang pada gilirannya bisa mewujudkan keseimbangan kekuatan legislatif dan eksekutif. Selama ini dipahami, idealnya jumlah parpol itu tidak perlu banyak seperti sekarang. Berkaca di negara maju, jumlah parpol itu dibatasi beberapa saja. Hal tersebut membawa implikasi luas dalam soal anggaran, bantuan pemerintah sebagai dana pembinaan, dan sebagainya. Implikasi paling penting dengan banyaknya parpol itu ialah sulitnya terwujud keseimbangan kekuatan dalam pengelolaan negara antara legislatif dan eksekutif. Pada perspektif partisipasi politik rakyat, partisipasi tidak semata dimaknai dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya sebagai refleksi hak kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Namun pada saat yang sama, jumlah parpol harus dibatasi. Untuk itu, yang berasas sama seharusnya bisa dimerger. Adalah menjadi wewenang pemerintah untuk mengatur kehidupan rakyat agar tidak kacau. Ketika hal itu dilakukan, memang hanya ada perbedaan tipis antara mengatur dan membatasi. Namun, sepanjang semuanya demi kepentingan ketahanan nasional yang lebih mapan, penyederhanaan dengan hanya ada beberapa parpol itu, kiranya, bisa dibenarkan. Putusan yang dijatuhkan dengan menambah kesempatan kepada parpol yang tidak lolos pada verifikasi untuk pelaksanaan Pemilu 2009 secara substansial lebih menitikberatkan pada akomodasi penyaluran aspirasi rakyat. Tidak berangkat dari pendidikan politik bagi rakyat yang idealnya direfleksikan pada jumlah parpol yang tidak sebanyak sekaran

Actions (login required)

View Item