PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA OUTSOURCING DALAM PERJANJIAN KERJA Repository

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA OUTSOURCING DALAM PERJANJIAN KERJA

KHOIRUN NISAK, 030415978 (2009) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA OUTSOURCING DALAM PERJANJIAN KERJA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT)
download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2009-nisakkhoir-9845&no=1
Restricted to Registered users only
Download (1kB) | Request a copy

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Outsourcing (Alih daya) sebagai suatu penyediaan pekerja oleh pihak lain dilakukan dengan terlebih dahulu memisahkan antara pekerjaan utama (core business) dengan pekerjaan penunjang perusahaan (non core business) dalam suatu dokumen tertulis yang disusun oleh manajemen perusahaan. Dalam melakukan outsourcing perusahaan pengguna jasa outsourcing bekerjasama dengan perusahaan outsourcing, dimana hubungan hukumnya diwujudkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang memuat antara lain tentang jangka waktu perjanjian serta bidang-bidang apa saja yang merupakan bentuk kerjasama outsourcing. Pekerja outsourcing menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing untuk ditempatkan di perusahaan pengguna outsourcing. Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan diselesaikan secara internal antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing, dimana perusahaan outsourcing seharusnya mengadakan pertemuan berkala dengan pekerjanya untuk membahas masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi dalam pelaksanaan outsourcing. Perlunya peran pemerintah mewajibkan pencatatan, pendaftaran PKWT maupun perjanjian outsourcing ini adalah untuk mengetahui, memonitor, mengevaluasi serta mengoreksi, apakah perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum. Sedangkan tujuannya adalah agar dalam pelaksanaannya antara pekerja dan pengusaha tidak ada yang dirugikan, karena sudah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat berjalan damai, dinamis, kondusif dan berkeadilan. Hak pekerja yang paling dasar dan harus diakomodasi oleh hukum perburuhan diantaranya; kebebasan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi, pembayaran seluruh pekerja berdasarkan keadilan; tempat tinggal dan tempat kerja yang layak; perlindungan sosial bagi pekerja; kebebasan untuk berserikat dan berunding bersama; perlakuan dan peluang yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan atas informasi, konsultasi, dan partisipasi di tempat kerja; jaminan kesehatan dan keselamatan kerja; hak atas pendidikan dan pelatihan, peraturan khusus bagi pekerja yang memiliki perbedaan fisik. Kewajiban pengusaha atau perusahaan adalah berkomunikasi dengan buruh atau pekerja, melalui serikat buruh keputusan bisnis yang berdampak pada buruh atau pekerja, tetapi tidak didapati ketetapannya dalam peraturan hukum. Perlunya penegakkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara konsisten dan konsekuen, artinya terhadap para pengusaha yang masih melanggar ketentuan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditindak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku secara proporsional. Serta perlunya sosialisasi Undang – Undang Ketenagakerjaan dan pengembangan sarana komunikasi dan konsultasi ketenagakerjaan sehingga pembinaan hubungan industrial bisa lebih ditingkatkan, artinya masing-masing pihak, pekerja, pengusaha, serikat pekerja maupun pemerintah dapat memahami fungsi dan tugas masing-masing demi kelancaran usaha.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Additional Information:

KKB KK FH 93/09 Nis p

Uncontrolled Keywords:

EMPLOYEES-LAW AND LEGISLATION

Subjects:

K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1270-1278 Labor laws and legislation

Divisions:

03. Fakultas Hukum

Creators: