Jeremia Toga Parulian Gultom, 030111182 U (2005) PENYIDIKAN DALAM KASUS MALPRAKTEK MEDIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-gultomjere-1178-fh84_06-t.pdf Download (361kB) | Preview |
|
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-gultomjere-1178-fh.84_06.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
a. Tugas dan Wewenang penyidik dan penyelidik dalam melakukan ivestigasi terhadap kasus dugaan Malpraktek Medik terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Pasal 13 yang mencantumkan tugas Kepolisian. Transaksi antara dokter dan pasien yang dapat ditimbulkan adanya rasa kepercayaan oleh pasien terhadap dokter yang akhirnya menimbulkan perikatan antara keduanya, sebab dokter telah dianggap satu-satunya manusia yang dapat memberikan pertolongan, khususnya dalam hal pencegahan penyakit yang diderita oleh pasien. Hubungan antara dokter dengan pasien memiliki kepercayaan antara dua insan yaitu pasien sebagai pengobat dan juga sebagai penderita yang kemudian berkembang pada zaman moderen saat ini sebagai hubungan yang disebut "transaksi terapeutik". Karena adanya unsur perikatan antara kedua belah pihak akan memudahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan Malpraktek Medik. b. Dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menjaring dokter dalam hal malpraktek medik yang dapat ditinjau dari segi hukum pidana adalah undang-undang hukum Pidana ( KUHP ) yakni kejahatan karena kealpaan yang terjadi dalam buku ke II bab XXI. Pasal 359, 360, 361 Dapat dikatakan juga bentuk kealpaan itu merupakan jenis kesalahan yang mempunyai dasar yang sama dengan bentuk kesengajaan dan Undang-undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I981 Nomer 76 ) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3209 ( KUHAP ) yang juga mengacu pada tindakan POLRI yang dapat dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 2 untuk melaksanakan Tugas dan Wewenang dalam proses penyidikan Pasal butir 1 dan 2, disebutkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan disingkat KUHAP yang merumuskan pengertian dari penyidikan. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, penyidik mempunyai wewenang sebagaimana dimaksut dalam Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan disingkat KUHAP adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menyelesaikan berbagai kasus dan sepertihalnya dalam kasus Malpraktek Medik. Dalam Undang-undang tersebut telah merumuskan tentang sanksi-sanksi, tingkalaku yang dilakukan di dalam bermasyarakat. c. Tugas pihak kepolisian menyangkut tugas preventif ( pencegahan dan respresif ( penindakan ). Usaha preventif adalah usaha untuk mencegah timbulnya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang terhadap jiwa dan harta benda, usaha preventif ini sangat penting sebab merupakan tindakan awal guna mencegah sedini mungkin timbulnya masalah-masalah yang ada di masyarakat, guna pencegahan terhadap kejahatan di segala bidang perlu adanya polisi-polisi yang mempunyai keahlian, khususnya pembinaan dan pengawasan terhadap gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Keberhasilan usaha untuk menegakkan hukum serta menciptakan kepastian hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum oleh masyarakat terutama pada majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia, sebab majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia ( MKDKI ) mempunyai peranan yang sangat penting dalam kinerja dari aparat penegak hukum, di karenakan ( MKDKI ) mempunyai peranan khusus dalam bidang medik oleh karena itu pada saat ini anggota ( MKDKI ) banyak sekali membantu pihak berwajib guna unuk penyelidikan terutama menyangkut tentang bidang medik.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FH.84/06 Gul p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | MALPRACTICE | ||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3566-3578 Public health |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Tn Hatra Iswara | ||||||
| Date Deposited: | 17 May 2006 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 15 Jul 2016 07:27 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12976 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |