Jutan Widakdo, 030010769 (2005) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA HARIAN LEPAS (THL) YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-widakdojut-1181-fh86_06-t.pdf Download (345kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-widakdojut-1181-fh.86_06.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

a. Proses perekrutan Tenaga Harian ( THL ) merupakan kebijaksanaan Pemerintah daerah ( PEMDA) sesuai dengan Hak Otonomi yang dimiliki, sehingga akan berusaha memperoleh Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang trampil, profesional dan mandiri serta mempunyai Etos Kerja yang tinggi. Setelah mempertimbangkan Fungsi dan Kegunaan THL dalam membantu pelaksanaan tugas — tugas sehari — hari dalam hal kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan terhadap publik perekrutan terhadap Tenaga Harian Lepas ( THL ) sampai dengan tahapan proses Hubungan Kerja dirasa perlu. Hal tersebut sebagai tahapan proses awal dan perekrutan. Proses penerimaan diawali dengan adanya pemberitahuan atau pengumuman bisa secara lisan dan tertulis. Dengan adanya pemberitahuan tersebut Calon Tenaga Harian Lepas ( THL ) segera bisa melengkapi syarat — syarat yang harus dipenuhi dengan menggunakan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 ( dalam pasal 3 ). Proses selajutnya dilakukan proses pemeriksaan semua kelengkapan administrasi dan proses penyeleksian setelah melalui - rangkaian proses yang telah disebut diatas bisa mengetahui Calon THL yang akan diterima untuk bekerja dan mengabdi pada kantor / dinas / badan / instansi yang membutuhkan THL, baru kemudian diadakan Hubungan Kerja yang didalamnya dibuat Perjanjian Kerja yang berdasarkan peraturan – peraturan ketenagakerjaan agar tercipta suatu hubungan kerja yang baik dan harmonis. Kemudian ditetapkanlah Surat Keputusan ( SK ) Pengangkatan Tenaga Harian Lepas ( THL ) yang berguna untuk memperoleh Kepastian Hukum. b. Peran Pemerintah Daerah dalam melidungi Tenaga Harian Lepas ( THL ) dengan Standart Upah Minimum Kabupaten / Kota ( UMK ) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pemberian Honor bagi THL. Sebelum bupati menetapkan besarnya UMK melihat dahulu Ketetapan Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan / atau Bupati / Walikota. Dewan Pengupahan dalam memberikan rekomendasi mengenai besarnya UMK harus menggunakan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan dasar perhitungan melihat pada Peraturan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per-17-Men/VIII/2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Yang kedua adalah pengaturan hari dan jam kerja serta waktu istirahat bagi THL. Untuk hari kerja adalah 5 hari Senin sampai dengan Jum'at atau dengan kata lain 5 hari kerja untuk satu minggunya sesuai dengan pasal 77 ayat 2 Undang — Undang No. 13 Tahun 2003. Untuk jam kerja adalah 37 jam, 30 menit dalam satu minggunya, jumlah 37 jam 30 menit tidak melebihi aturan dalam Undang — Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan 5 hari kerja adalah 40 jam. Waktu istirahat dalam 1 hari kerja adalah 1/2 jam sesuai dengan yang diatur dalam Undang — Undang Ketenagakerjaan. Untuk istirahat mingguan diterima oleh THL adalah 2 hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan untuk istirahat panjang pengaturannya disamakan dengan pengaturan cuti besar bagi PNS.

Actions (login required)

View Item