Sigit Dwi Sarjono, 030215496 (2005) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH YANG TERKENA PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI AKIBAT ADANYA PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-sarjonosig-1255-fh165_0-t.pdf Download (311kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-sarjonosig-1255-fh.165_06.pdf Restricted to Registered users only Download (855kB) | Request a copy

Abstract

a. Peran Panitia Pengadaan Tanah dalam proses musyawarah pada pengadan tanah untuk kepentingan umum dinilai masih terlalu rancu, mengingat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak mengatur secara jelas mengenai susunan Panitia Pengadaan Tanah, disamping itu juga terdapat beberapa kerancuan terhadap penggunaan istilah serta tugas dari Panitia Pengadaan Tanah dalam mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. Keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dalam hal tidak tercapainya kata sepakat dalam musyawarah tidaklah bersifat final, karena pemilik hak atas tanah masih dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut b. Didalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 sama sekali tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang telah melepaskan hak atas tanahnya guna kepentingan umum terhadap perubahan peruntukan tanah tersebut.

Actions (login required)

View Item