Dodi Widodo, 030111126 U (2006) URGENSI MERAHASIAKAN IDENTITAS ANAK NAKAL OLEH PERS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-widodododi-1257-fh167_0-t.pdf Download (313kB) | Preview |
|
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-widodododi-1257-fh.167_06.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
1. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan mengenai anak sudah cukup banyak yaitu seperti Konvensi hak anak jo Keppres No. 36 Tahun 1990, KUHP, Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang – undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang – undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang – undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang – undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan No. 8 Resolusi Majelis Umum PBB No. 43/33 Tahun 1985 tentang Peraturan – peraturan Minimum Standar mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (Beijing Rules). Tetapi yang melindungi Anak Nakal menyangkut kerahasiaan identitas Anak Nakal baru ada pada Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Penyiaran dan Peraturan No. 8 Resolusi Majelis Umum PBB No. 43/33 Tahun 1985 tentang Peraturan – peraturan Minimum Standar mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (Beijing Rules). Kewajiban merahasiakan identitas Anak Nakal lebih ditujukan pada lembaga peradilan dan media massa baik cetak maupun elektronik. Seperti kita ketahui sekarang ini banyak berdiri media cetak maupun media elektronik. Keberadaan keduanya yaitu media cetak dan media elektronik tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan informasi, hiburan maupun pendidikan, tapi hal ini bukan berarti media dapat bertindak sewenang-wenang. Dalam melakukan kegiatannya harus sesuai dengan Undang - undang dan begitu juga dengan isi pemberitaan yang akan disampaikan, terutama mengenai pemberitaan identitas Anak Nakal. 2. Masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak terutama anak nakal hal ini menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap hak atas anak. Jaminan pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami oleh banyak orang dan dijelaskan secara rinci. Merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, warga negara untuk ikut serta dalam perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan UU perlindungan anak yang ada, demi mencapai aspirasi bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FH.167/06 Wid u | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | ADOLESCENT PARENTS � LAW AND LEGISLATION | ||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law > K7181-7197 Parent and child. Guardian and ward K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Tn Hatra Iswara | ||||||
| Date Deposited: | 29 May 2006 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 15 Jul 2016 08:59 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12991 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |