WAKI SULISTYANING RENGGANIS, 030215381 (2006) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-rengganisw-2308-fh230_0-k.pdf Download (290kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-handayanii-2301-fh182_0-k.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

1. Penerapan manajemen risiko dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak bank dengan pihak asuransi penting untuk dilakukan sebagai wujud pelaksanaan prinsip kehati-hatian ( prudential principal) serta prinsip good corporate governance (praktek tata kelola yang sehat dalam suatu bank ) yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perbankan, mengingat dalam kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi terkandung risiko reputasi serta risiko hukum yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi bank serta berpengaruh terhadap keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan. Meskipun demikian, ternyata masih ditemui penyimpangan dalam praktek yaitu adanya perjanjian kerjasama bancassurance yang mewajibkan bank untuk menanggung risiko atas kerugian yang timbul dari asuransi serta kurangnya pelaksanaan kewajiban penerapan perlindungan nasabah yang terlihat misalnya dalam mekanisme pemberitahuan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian yang langsung mengikat nasabah meskipun perubahan tersebut belum diberitahukan kepada nasabah, juga dalam hal pembatalan perjanjian pertanggungan secara sepihak oleh bank akibat tidak terpenuhinya limit saldo simpanan yang ditentukan meskipun nasabah sudah melakukan pembayaran sebagian besar setoran, serta pembatalan sepihak oleh perusahaan asuransi akibat keterlambatan pembayaran premi meskipun bank sudah melakukan pembayaran sebagian besar premi nasabah yang diambil dari setoran nasabah. 2. Dalam praktek masih terdapat perjanjian kerjasama bancassurance yang belum mengakomodasi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut secara seimbang, sehingga posisi salah satu pihak lebih lemah daripada pihak yang lain. Hal ini terjadi misalnya dalam hal penandatanganan perjanjian pertanggungan oleh nasabah, nasabah tersebut tidak ditunjukkan polis sehingga nasabah tidak dapat menimbang apakah klausula-klausula dalam polis tersebut mampu melindungi kepentingannya serta memberikan kepastian hukum baginya atau tidak. Selain itu ditemui juga ketentuan bahwa apabila terdapat ketentuan dalam polis yang bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama maka yang mengikat adalah ketentuan yang terdapat dalam polis. Hal ini merugikan bank serta nasabah karena apabila terjadi perubahan dalam polis yang bertentangan dengan perjanjian kerjasama maka ketentuan polis yang diberlakukan, padahal ketentuan dalam perjanjian kerjasama sudah disepakati. Berdasarkan hal tersebut dapat diajukan permohonan pembatalan perjanjian apabila ternyata perubahan ketentuan tersebut merugikan pihak bank atas dasar terdapat cacat dalam kesepakatan yaitu penipuan terhadap pihak bank sekaligus nasabah, sebab pihak perusahaan asuransi sengaja berdiam diri ( non disclosure) tidak memberikan petunjuk serta keterangan yang cukup jelas yang dapat menggambarkan mengenai perubahan dalam hal apa saja yang akan dilakukan terhadap ketentuan polis tersebut sehingga bank berpikiran bahwa perubahan tersebut tidak akan merugikan pihak bank maupun nasabahnya, tetapi ternyata malah merugikan kedua pihak tersebut.

Actions (login required)

View Item