Ardi Jalu Wibowo, 030211452 U
(2006)
PENGATURAN PEDOPHILIA DAN INCEST MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
a. Antara Incest dan pedophilia mempunyai perbedaan, yaitu: pada pedophilia, korbannya haruslah seorang anak-anak, bisa dari keluarganya (incest) maupun tidak, sedangkan incest, korbannya haruslah yang ada hubungan darah dengan pelaku (keluarga). Berdasarkan dengan adanya beberapa contoh kasus diatas dan dengan adanya ketentuan hukum yang diatur dalam perUndang-undangan di Indonesia maka dapat diketahui bahwa banyak dari aparat penegak hukum negara Indonesia dalam menangani masalah pedophilia dan incest (khususnya bila korban adalah anak-anak) mereka (aparat penegak hukum) masih banyak mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bukan pada Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga apa yang diharapkan oleh pembuat undang¬undang sendiri (efek jera pada pelaku) dirasa tidak terjadi, serta perlu adanya koordinasi atau kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat guna menekan perkembangan dari pelaku maupun korban kejahatan seksual khususnya pedophilia dan incest, oleh karena makin banyaknya kasus pedophilia maupun incest di Indonesia. Serta setelah kita ketahui bahwa adanya perilaku pedophilia dan incest tersebut sangat meresahkan masyarakat, dan yang lebih penting adalah korban daripada perilaku tersebut dapat mengalami gangguan ataupun kerusakan yang serius baik jiwa maupun fisiknya.
Kurangnya penyuluhan hukum khususnya terkait dengan adanya Undang¬undang Nomor 23 tanhu 2002 tentang Perlindungan Anak.
b. Selain dilakukan penanganan terhadap pelaku juga diperlukan penanganan terhadap koban dari perilaku pedophilia dan incest, mengingat bahwa efek dari perilaku "pedophilia" dan "incest" tersebut sangat merugikan anak (sebagai korban).
Actions (login required)
 |
View Item |
