Andris Wahyu Sinedyo, 030215515 (2006) Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional : Studi Kasus PERUM PERURI Melawan PT Pura Barutama. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-sinedyoand-2360-fh2440-t.pdf Download (306kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-sinedyoand-2360-fh24406.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

1) Alasan pembatalan putusan arbitrase dapat menimbulkan penafsiran ganda, tetapi pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan apabila dalam putusan arbitrase mengandung unsur-unsur bahwa surat atau dokumen yang dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu, diketemukan dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Alasan permohonan harus sudah dibuktikan secara pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri. 2) Dasar yang diajukan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam kasus PERUM PERURI melawan PT PURA BARUTAMA tidak sesuai dengan alasan yang terdapat dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Dalam kasus ini PT PURA BARUTAMA menggunakan alasan diluar Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Pengadilan Negeri Kudus dalam putusannya membatalkan putusan BANI dengan menggunakan alasan diluar Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Mahkamah Agung dalam kasus 60 ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diajukan hanya alasan yang terdapat dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Berkaitan dengan ini saya setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung karena alasan permohonan pembatalan yang terdapat dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 bersifat limitatif.

Actions (login required)

View Item