Ahmad Fahd Budi Suryanto, 030115312 (2005) Persekongkolan Tender Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 Oleh Komisi Pemilihan Umum. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-suryantoah-2362-fh2460-t.pdf Download (319kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-suryantoah-2362-fh24606.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

1. Dengan dipenuhinya unsur-unsur persekongkolan dalam tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004 seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan menentukan pemenang, unsur tender dan unsur persaingan tidak sehat, maka memang benar telah terjadi persekongkolan dalam tender pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif tahun 2004. Hal ini dapat menyebabkan membengkaknya anggaran pengeluaran dan belanja negara/pemerintah propinsi/pemerintah kotamadya/kabupaten, kerugian waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha lain yang dikalahkan dalam tender, kerugian moral bagi pelaku usaha yang dikalahkan dan kemudian menjadi selalu pesimis untuk mengikuti tender-tender serupa yang pada akhirnya dapat menjadi sebuah halangan (barrier to entry) yang tersamar bagi pelaku usaha lain untuk mengikuti tender, dan yang terakhir adalah mengganggu terciptanya lingkungan usaha yang sehat dan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan perekonomian pada umumnya 2. Proses pemeriksaan perkara oleh KPPU mencerminkan kepribadian para pelaku usaha yang sangat menghargai waktu. Dengan tempo waktu yang relatif singkat, KPPU dituntut untuk menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien. Hal ini patut menjadi contoh khususnya bagi lembaga peradilan di Indonesia yang dikenal lambat dan tidak efisien dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara.

Actions (login required)

View Item