Darma Sanjaya, 030215355 (2006) Penyelesaian Sengketa Bagi Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-sanjayadar-2367-fh2400-t.pdf Download (275kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-sanjayadar-2367-fh24006.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Keywords: Sengketa Subject: LABOR DISPUTES; MUNICIPAL OFFICIALS AND EMPLOYEES, HONORARY Call Number: KKB KK-2 FH 240/06 San p a. Pengaturan hukum Pegawai Tidak Tetap masih dualisme, pengaturan tersebut terdapat dalam dua aturan hukum yaitu Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, sedangkan bentuk hubungan hukum yang terjadi antara PTT dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah hubungan kerja berdasarkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didasarkan pada perjanjian kerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertindak selaku pelaku hukum keperdataan. Perjanjian kerja tersebut dibuat untuk jangka waktu tertentu. b. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh PTT adalah melalui dua jalur di dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara PTT dengan Pemprov DKI Jakarta, adapun upaya hukumnya adalah: (1)Masalah perselisihan hak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (2)Sedangkan untuk sengketa yang menyangkut masalah administrasi dapat diselesaikan melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian dan upaya hukum selanjutnya melalui PTTUN.

Actions (login required)

View Item