Dinda Maherani K., 030211350 U (2006) PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-dindamaher-2463-fh2480-t.pdf Download (303kB) | Preview |
|
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-dindamaher-2463-fh24806.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
1 Landasan hukum bagi pembinaan anak pidana diatur pada berbagai peraturan, seperti Undang-undang No. 3 tahun 1997, Undang-undang No. 12 tahun 1995, Peraturan pemerintah No. 31 tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1999, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.PK.04-10 tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1999. Dalam pelaksanaannya ternyata peraturan¬peraturan tersebut tidak semuanya berlaku khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehungga dalam praktek dapat menyebabkan terjadinya kendala. Khusus terhadap masalah pembinaan anak terlihat pada ketentuan yang terkait dengan pemasyarakatan anak yang belum dipisahkan dengan pemasyarakatan orang dewasa. Kondisi ini dapat mempengaruhi sistem pembinaan antara anak pidana, anak negara, dan anak sipil . 2. Untuk menjalankan proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, khususnya anak pidana, maka peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Peran-peran ini ternyata sangat penting dalam rangka untuk menentukan berhasil atau tidaknya pembinaan anak pidana tersebut. Selain itu dalam rangka melaksanakan kegiatan di Lapas Anak seringkali tedapat kesenjangan antara pola pembinaan dan pembalasan dalam masyarakat. Kesenjangan inilah juga merupakan tugas untuk para aparat penegak hukum dan petugas Lapas Anak. Karena dengan adanya kesenjangan ini tentunya dapat mempengaruhi pola kegiatan yang dilakukan di Lapas Anak dan mempengaruhi psikologis si anak pidananya sendiri. Selanjutnya dalam proses pembinaan tersebut, ternyata timbul berbagai kendala yang dapat mengambat tujuan pembinaan itu sendiri. Kendala-kendala itu terjadi karena kondisi anak pidananya sendiri, faktor anggaran dana dari pemerintah yang masih bersifat minim, faktor kemampuan dan keahlian petugas, serta faktor sarana dan prasarana yang belum memadai.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FH.248/06 Din p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | JUVENILE DELINGUENCY; CRIME � SOCIOLOGICAL ASPECTS | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law > K7181-7197 Parent and child. Guardian and ward |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Tn Hatra Iswara | ||||||
| Date Deposited: | 06 Oct 2006 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 19 Jul 2016 01:41 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13018 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |